BAB III Ketentuan Pokok BPR

BAB II. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BPR
Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh
Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank
Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia meliputi
kewenangan memberikan izin (right to license), kewenangan untuk mengatur (right to
regulate), kewenangan untuk mengawasi (right to control) dan kewenangan untuk
mengenakan sanksi (right to impose sanction).
Pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan
fungsi BPR sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam
membantu pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pedesaan. Dengan demikian
pengaturan dan pengawasan BPR yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik
operasional BPR namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (prudential
banking) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.
A. Ketentuan Kelembagaan
PENDIRIAN BPR
? BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia
oleh :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
c. Pemerintah Daerah; atau
d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c.
? Modal disetor untuk mendirikan BPR :
a. Rp.5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta;
b. Rp.2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa
dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi;
c. Rp.1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan
Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut
dalam huruf a dan b;
4
d. Rp.500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah
sebagaimana disebut dalam huruf a, b dan c.
KEPEMILIKAN BPR
? Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang:
a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang perbankan.
b. memiliki integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, bersedia
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia
mengembangkan operasional BPR secara sehat.
? Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari:
a. pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak
lain (kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan
b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
? Bagi pemegang saham pengendali, wajib memenuhi persyaratan bahwa yang
bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang
dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan
kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) BPR.
KEPENGURUSAN BPR
Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan dewan
Komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR untuk menilai integritas, kompetensi
dan reputasi keuangan. Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang dan memiliki
sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BPR
? Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap
mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lainnya dengan
atau tanpa melikuidasi.
5
? Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan
bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi.
? Akuisisi BPR adalah pengambilalihan saham oleh perorangan atau badan hukum
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR yaitu bila kepemilikan saham
menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR atau kurang dari 25% dari
modal disetor BPR namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung
pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.
? Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari
Bank Indonesia dan dapat dilakukan atas inisiatif BPR yang bersangkutan atau
permintaan Bank Indonesia.
? Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR. Merger atau Konsolidasi
antara BPR konvensional dengan BPR Syariah hanya dapat dilakukan apabila BPR
hasil merger atau konsolidasi menjadi BPR Syariah.
? Merger atau konsolidasi BPR dapat dilakukan antar BPR yang berkedudukan dalam
wilayah provinsi yang sama atau antar BPR dalam wilayah provinsi yang berbeda
sepanjang kantor-kantor BPR hasil merger/ konsolidasi berlokasi dalam wilayah
provinsi yang sama.
PEMBUKAAN KANTOR
Kantor Cabang BPR
Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama
dengan Kantor Pusatnya dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan, kemampuan
permodalan, teknologi informasi dan rencana pembukaan Kantor Cabang tersebut telah
dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR.
Kantor Kas
Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota
dengan kantor induknya dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan dan rencanaan
pembukaan Kantor Kas tersebut telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR.
6
Kegiatan Kas di Luar Kantor
? Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan Kas Mobil, Kas Terapung dan
Payment Point hanya dapat dilakukan dalam wilayah Kabupaten atau Kota yang sama
dengan kantor induknya.
? Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATM yang diselenggarakan
sendiri oleh BPR hanya dapat dilakukan dalam wilayah Provinsi yang sama dengan
kantor induknya.
? Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATM melalui kerjasama dengan
bank umum dapat dilakukan sampai luar wilayah Provinsi tempat kedudukan kantor
induknya.
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR
? Permohonan izin Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang wajib
memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan diajukan kepada Bank Indonesia
dengan dilampiri
a. alasan pemindahan alamat kantor dan rencana penyelesaian atau pengalihan
tagihan dan kewajiban; dan
b. analisis atas potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor.
? Bagi pemindahan alamat kantor ke luar wilayah Kabupaten, Kota atau Provinsi perlu
mendapat persetujuan prinsip terlebih dahulu.
? BPR wajib melaporkan rencana pemindahan alamat Kantor Kas kepada Bank
Indonesia dengan menjelaskan alasan pemindahan dan kesiapan Kantor Kas.
? BPR wajib melaporkan rencana pemindahan Kegiatan Kas di Luar Kantor berupa
ATM dan Payment Point kepada Bank Indonesia.
PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM
Perubahan Nama
? BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi yang
berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia disertai dengan
alasan perubahan nama dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh
7
instansi berwenang mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPR
dengan nama yang baru.
? BPR wajib mengumumkan pelaksanaan perubahan nama kepada masyarakat dalam
surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang
bersangkutan dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Bank Indonesia.
Perubahan Bentuk Badan Hukum
? Perubahan bentuk badan hukum dilakukan dalam dua tahap yaitu:
a. Permohonan izin prinsip yang diajukan kepada Bank Indonesia sebelum
dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
b. Permohonan pengalihan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan
hukum baru.
? Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah Bank Indonesia
memberikan persetujuan pengalihan izin usaha dan pengalihan seluruh hak dan
kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai
dengan akta berita acara.
? Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum BPR wajib diumumkan kepada
masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh
kantor BPR yang bersangkutan dan menyampaikan bukti pengumuman perubahan
bentuk badan hukum kepada Bank Indonesia.
PENUTUPAN KANTOR
? Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia
dengan cara mengajukan permohonan penutupan Kantor Cabang kepada Bank
Indonesia disertai dengan alasan penutupan dan penyelesaian seluruh kewajiban
kepada nasabah serta pihak-pihak lain.
? Rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dilaporkan
kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan sebelum pelaksanaan.
? Penutupan Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib
diumumkan kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan
pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan.
8
? Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor
wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
Penutupan Sementara
? Permohonan penutupan kantor sementara di luar hari libur resmi sebanyak-banyaknya
5 hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim wajib memperoleh persetujuan
Bank Indonesia dan diajukan dengan menyebutkan alasan penutupan, jangka waktu
penutupan dan tanggal akan dibukanya kembali kantor dimaksud.
? BPR wajib mengumumkan rencana penutupan kantor sementara kepada masyarakat
dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR
yang bersangkutan dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Bank Indonesia
serta melaporkan pembukaan kembali kantor.
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
BPR dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi BPRS dengan izin Dewan
Gubernur Bank Indonesia dan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang BPR
berdasarkan Prinsip Syariah.
B. Ketentuan Kehati-hatian
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
? BPR diwajibkan untuk memenuhi rasio KPMM (CAR) minimal 8% yang dihitung
dari perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
? Komponen modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap dimana modal
pelengkap maksimum sebesar 100% dari modal inti.
? Modal inti terdiri dari modal disetor, agio, dana setoran modal, modal sumbangan,
cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan (setelah diperhitungkan pajak), laba
tahun-tahun lalu (setelah diperhitungkan pajak) dan laba tahun berjalan (sebesar 50%
setelah taksiran pajak). Faktor pengurang pada modal inti berupa goodwill, disagio,
rugi tahun-tahun lalu dan rugi tahun berjalan.
9
? Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, PPAP umum
(maksimum sebesar 1,25% dari ATMR), modal pinjaman (hybrid/quasi capital),
pinjaman subordinasi (maksimum sebesar 50% dari modal inti).
? ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar
risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)
? BMPK adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk
dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.
a. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut:
Penyediaan Dana Pada tanggal pelaporan BMPK
Modal pada tanggal laporan BMPK
X 100% – [BMPK]
b. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut :
Penyediaan Dana Pada saat pemberiannya
Modal pada saat pemberian Penyediaan dana
X 100% – [BMPK]
? BMPK untuk satu peminjam maupun satu kelompok peminjam yang tidak terkait
dengan BPR ditetapkan setinggi tingginya 20 % dari modal BPR.
? BMPK bagi pihak yang terkait dengan BPR secara individu maupun secara
keseluruhan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal BPR.
? Terhadap pelampauan BMPK, BPR diwajibkan menyampaikan action plan kepada
Bank Indonesia dan dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan sementara
terhadap pelanggaran BMPK dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan dan
dapat dikenakan sanksi pidana.
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
? Aktiva produktif adalah penanaman dana BPR dalam bentuk Kredit, SBI dan
Penempatan Dana Antar Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dimana
pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang
diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar.
10
? Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit ditetapkan dalam 4 golongan, yaitu
Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang penilaiannya berdasarkan
ketepatan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh Debitur.
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP)
? PPAP adalah penyisihan yang wajib dibentuk oleh BPR untuk menutup risiko
kerugian.
? Besarnya PPAP umum minimal adalah 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan
lancar (tidak termasuk SBI).
? Besarnya PPAP khusus ditetapkan minimal :
a. 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi
dengan nilai agunan;
b. 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan
nilai agunan; dan
c. 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai
agunan.
? Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan
PPAP adalah sebesar :
a 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa Sertifikat Bank Indonesia,
tabungan dan deposito yang diblokir pada bank yang bersangkutan disertai
dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia;
b 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah
bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikat
dengan hak tanggungan;
c 60% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah
bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB), hak pakai tanpa
hak tanggungan;
d 50% dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah dengan bukti
kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) yang dilampiri surat pemberitahuan
pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
11
e 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti
kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku.
RESTRUKTURISASI KREDIT
? Restrukturisasi Kredit dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan
pembayaran pokok dan atau bunga kredit dan debitur yang memiliki prospek usaha
yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
? BPR dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk
menghindari penurunan penggolongan kredit, peningkatan pembentukan PPAP dan,
atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.
? Kualitas Kredit yang direstrukturisasi adalah maksimum Kurang Lancar untuk Kredit
yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas Diragukan atau Macet dan tidak
berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas Lancar atau
Kurang Lancar.
? Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dapat menjadi Lancar, apabila tidak terjadi
tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 kali periode pembayaran secara
berturut-turut dan apabila debitur tidak mampu memenuhi kondisi ini maka kualitas
kreditnya sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit.
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER)
? BPR wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
dengan cara menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan, mengidentifikasi,
memantau rekening dan transaksi serta manajemen risiko yang berkaitan dengan
penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
? Terkait dengan pemantauan rekening dan transaksi nasabah, BPR wajib memiliki
sistem informasi/sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa,
memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi
yang dilakukan oleh nasabah serta melakukan pemantauan atas transaksi yang
dilakukan oleh nasabah, termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan
mencurigakan.
12
? BPR wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat
Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 hari kerja
setelah diketahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
? Bank Indonesia melakukan penilaian dan pengenaan sanksi atas penerapan prinsip
mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan Undang-undang tentang tindak
pidana pencucian uang bagi Bank Umum.
C. Ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan BPR
? Tingkat kesehatan BPR dinilai dengan atas berbagai aspek yang berpengaruh
terhadap kondisi dan perkembangan suatu BPR, yang meliputi aspek Permodalan,
Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL) serta
mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang dapat menurunkan dan atau
menggugurkan TKS.
? Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain :
a. Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat,
Kurang Sehat dan Tidak Sehat.
b. Bobot setiap faktor CAMEL adalah :
Permodalan 30%
Kualitas Aktiva Produktif 30%
Manajemen 20%
Rentabilitas 10%
Likuiditas 10%
c. Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat
kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan
BMPK, pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC),
pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk BPR dan penggunaan data
pribadi nasabah.
d. Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan BPR menjadi
Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen
13
BPR, window dressing, praktek Bank dalam bank, kesulitan keuangan, praktek
perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
D. Ketentuan Exit Policy
TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BPR DALAM STATUS PENGAWASAN
KHUSUS (DPK)
? Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang
membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR tersebut ditetapkan dalam status
pengawasan khusus Bank Indonesia yaitu apabila Rasio KPMM kurang dari 4% dan
atau Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.
? Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan maksimal selama 6 bulan sejak tanggal
surat pemberitahuan penetapan status BPR dalam pengawasan khusus dari BI dan
tidak dapat diperpanjang.
? Selama jangka waktu pengawasan khusus tersebut, Bank Indonesia dapat
memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham antara lain untuk :
a. menambah modal,
b. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian
BPR dengan modalnya,
c. mengganti anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris BPR,
d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain,
e. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
BPR,
f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain,
g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain,
dan/atau
h. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
? Selama jangka waktu pengawasan khusus sampai dengan pada saat berakhirnya
jangka waktu tersebut, BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila
14
memenuhi kriteria rasio KPMM paling sedikit sebesar 4%, dan CR rata-rata selama 6
bulan terakhir paling sedikit sebesar 3%.
? BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus, dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak pengawasan khusus wajib memperbaiki kondisi keuangan sehingga rasio
KPMM meningkat paling sedikit 25% dari selisih untuk mencapai Rasio KPMM
sebesar 4 % dan Rasio KPPM lebih besar dari 0%. Apabila BPR tidak dapat
memenuhi kondisi tersebut, maka BPR dilarang melakukan kegiatan penghimpunan
dana dan penyaluran dana dan Bank Indonesia akan mengumumkan larangan
dimaksud kepada masyarakat.
? Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan
meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak
menyelamatkan BPR yang bersangkutan apabila BPR yang ditetapkan dalam status
pengawasan khusus:
a. tidak memenuhi Rasio KPMM paling sedikit sebesar 4%, dan CR rata-rata selama
6 bulan terakhir paling sedikit sebesar 3%.
b. tidak dapat meningkatkan Rasio KPMM menjadi lebih besar dari 0% dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus,
bagi BPR yang pada saat ditetapkan dalam status pengawasan khusus memiliki
rasio KPMM sama dengan atau lebih kecil dari 0%; atau
c. memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/atau memiliki CR
rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 1% dalam jangka waktu 3 bulan
sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus, bagi BPR yang pada saat
ditetapkan dalam status pengawasan khusus memiliki rasio KPMM lebih besar
dari 0%; atau
d. memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/atau memiliki CR
rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 1% setelah jangka waktu 3 bulan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum
berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus.
? LPS akan melakukan penilaian untuk mengambil keputusan menyelamatkan atau
tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan. Apabila LPS memutuskan untuk tidak
menyelamatkan BPR yang bersangkutan, Bank Indonesia akan mencabut izin usaha
15
BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS dan
mengumumkannya kepada masyarakat.
LIKUIDASI BPR
? Likuidasi BPR adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR sebagai
akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum BPR.
? Beberapa alasan suatu BPR dicabut izin usahanya oleh BI adalah karena :
a. tindakan penyelamatan yang diminta oleh BI terhadap BPR yang mengalami
kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, belum cukup mengatasi
kesulitan yang dihadapi BPR.
b. menurut penilaian BI keadaan suatu BPR dapat membahayakan sistem perbankan.
c. terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham BPR.
? Jangka waktu likuidasi ditetapkan sebagai berikut :
a. pelaksanaan likuidasi BPR paling lama 5 tahun terhitung sejak terbentuknya Tim
Likuidasi.
b. apabila melebihi 5 tahun, penjualan aset dilakukan melalui lelang dalam jangka
waktu 180 hari sejak berakhirnya pelaksanaan likuidasi BPR.
E. Ketentuan lain – Lain
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN
? BPR wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan SDM di bidang perbankan sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun
sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut
wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya.
? Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara :
a. dilaksanakan oleh BPR sendiri;
b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan BPR lain;
c. bersama-sama dengan BPR lain menyelenggarakan pendidikan; atau
d. mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan perbankan.
16
SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)
? Penyelenggaraan SID dimaksudkan untuk membantu pelapor dalam memperlancar
proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen risiko, dan membantu
bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang
berlaku.
? BPR yang memiliki total aset sebesar Rp 10 milyar atau lebih wajib menjadi pelapor
SID sementara BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp 10 milyar namun telah
memiliki infrastruktur yang memadai dapat menjadi pelapor dalam SID.
F. Laporan – Laporan BPR
LAPORAN BULANAN
? Laporan Bulanan BPR adalah laporan keuangan dan hasil usaha yang terdiri dari
neraca, laba rugi, rekening-rekening administratif dan daftar rincian pos-pos neraca
dimaksud.
? Laporan Bulanan BPR wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 14 setelah
berakhirnya bulan laporan.
LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)
? BPR wajib menyampaikan laporan BMPK kepada Bank Indonesia yang berisi
fasilitas kredit kepada peminjam dan kelompok peminjam yang melampaui BMPK
dan seluruh fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR.
? Laporan tersebut wajib disampaikan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 14
setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
LAPORAN SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)
Laporan Debitur meliputi informasi mengenai debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas
penyediaan dana, agunan, penjamin dan laporan keuangan debitur. Laporan Debitur
disampaikan paling lambat tanggal 12 setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.
17
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
? BPR wajib menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi kepada Bank Indonesia
secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan
Desember yang terdiri dari laporan keuangan dan informasi lainnya dan disajikan
dalam bentuk perbandingan dengan laporan posisi yang sama tahun sebelumnya.
? Laporan Keuangan Publikasi diumumkan pada surat kabar lokal atau ditempelkan
pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan paling lambat:
a. 1 bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir
bulan Maret, Juni dan September;
b. 2 bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir
bulan Desember yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
c. 4 bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir
bulan Desember yang diaudit oleh Akuntan Publik.
LAPORAN PENGADUAN NASABAH
? BPR wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau
perwakilan nasabah dengan menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis
yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan dan
pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.
? BPR wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara
triwulanan paling lambat satu bulan setelah masa berakhirnya masa laporan.
LAPORAN RENCANA KERJA DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA
? Rencana Kerja disusun oleh Direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan
Komisaris yang memuat rencana penghimpunan dana dan penyaluran dana, proyeksi
neraca dan perhitungan rugi laba yang dirinci dalam 2 semester, rencana
pengembangan sumber daya manusia dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/
meningkatkan kinerja BPR.
? Rencana kerja disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Januari
tahun kerja yang bersangkutan.
18
? Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris BPR kepada
Bank Indonesia secara semesteran yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan rencana
kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target serta uraian mengenai
permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional BPR dan upaya yang
telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.
? Batas waktu penyampaian laporan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk
laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan
Desember.
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (LKT)
? BPR wajib menyampaikan LKT kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Bagi BPR dengan total aset Rp10 miliar atau lebih wajib diaudit oleh Akuntan
Publik yang terdaftar di Bank Indonesia yang disertai dengan Surat Komentar dan
disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan April tahun berikutnya.
2. Bagi BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10 miliar, LKT yang
disampaikan adalah LKT yang telah dipertanggungjawabkan Direksi atau yang
setingkat kepada RUPS atau Rapat Anggota dan disampaikan selambat-lambatnya
2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
? Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari Neraca, Laporan Komitmen dan Kontinjensi,
Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, serta catatan atas
laporan keuangan.
LAPORAN STRUKTUR KELOMPOK USAHA
Laporan struktur usaha kelompok usaha mencakup seluruh pihak yang terkait dengan
BPR dari segi pengendalian sampai dengan ultimate shareholders dengan mencantumkan
porsi kepemilikan dan susunan kepengurusan tiap-tiap pihak yang terkait.
LAPORAN LAINNYA
a. Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan BPR
b. Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan BPR
c. Laporan yang berkaitan dengan operasional BPR
19
d. Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan BPR
e. Laporan transaksi keuangan mencurigakan (ke PPATK)