BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK PERKREDITAN RAKYAT
BPR SYARIAH DAN BPR KONVENSIONAL
System & prosedur adm.bank
(studi Penelitian pada bank perkreditan rakyat “BPR” di Indonesia)

OLEH : KELOMPOK 1
Nama Anggota :
1. Al Muhazzab ( 10 199 005 )
2. Ayu Riskayanti ( 10 199 009 )
3. Sitti Rahma Amelia ( 10 199 006 )
4. Muh.sopian maksar ( 10 199 019 )
5. Ade hariani haleni ( 10 199 018 )
6. Muliana ( 10 199 003 )
STIM NITRO MAKASSAR
2011/2012
Kata Pengantar
Puji syukur atas Rahmat & kemudahan Dari Allah Swt,sehingga makalah system prosedur dan adm.bank “BPR syariah & BPR Konvensional”bisa terselesaiakn sesuai waktu yang di harapkan.Makalah ini perlu di pelajari Untuk menambah Pengetahuan Masyrakat umum khusus masyarakat yang tinggal di pedesaan”desa” dan ”mahasiwa”mengenai BPR
Masyarakat kita terutama yang hidup di pedesaan kota-kota,sudah tidak asing lagi jika mendengar kata bank.terlebih lagi hingga ke pelosok pedesaan masyarakat sedah mengetahui dunia perbankan,terutama bagi masyarakat yang terlibat UKM & UMKM,tidak asing lagi jika Mendengar kata Bank”BPR”.
Pada makalah BPR ini di uaraikan hampir semua hal elementer mengenai BPR”syariah & konvensional”Hanya saja perlu di ingat bahwa pengenalan bank dari sebagian masyarakat ini,baru sebatas dalam artian sempit BPR.
Pada kesempatan ini penulis,mengucapkan terimah kasih yang tak terkira bapak dosen,mahasiswa dan semua pihat yang telah meberi dukungan,support,dan petunjuk untuk dapat menyelesaikan makalah ini.kesempatan ini pula kami mohon kritik & saran-nya karna makalah ini masih jauh dari kesempurnaan.semoga makalah ini dapat membantu kita semua untuk mengetahui BPR.

Makassar, januari,2012

Penulis

Daftar Isi
Kata Pengantar …………………………………………………………………….. i
Bab 1 : Pendahuluan :
Latar Belakang ………………………………………………………………………… ii
Tujuan & Kegunaan …………………………………………………………………. iii
Manfaat …………………………………………………………………………………. iv
Bab 2 : Pembahasan :
1. Defenisi ,tujuan & manfaat BPR syariah dan konvensional………….. 6
2. Perbedaan antara BPR syariah & Konvensional dalam kegiatan UKM…. 7
3. Sistem BPR dalam Permodalan & Penyaluran DPK ke masyarakat…….. 9
4. PERBEDAAN PRODUK …………………………………………………….. 10
5. Contoh ada beberapa BPR yang berkembang di Indonesia……………. 13
6. KELEBIHAN & KEKURANGAN BPR SYARIAH & KONVENSIONAL…… 13
7. Perbandingan perolehan Laba BPR 2010-2011 …………………………….. 14
8. Ilustrasi SID BPR Syariah & Konvensional ………………………………… 18
9. Kendala utama BPR dalam mengembangkan jaringan/cab ……………… 19
10. Izin Pendirian,Peraturan & Ketentuan BPR ………………………………… 20
Bab 3 : Penutup :
Kesimpulan ……………………………………………………………………………. 30
Saran …………………………………………………………………………………… 30
Daftarv pustaka ………………………………………………………………………… 31
BAB I
Pendahuluan
Latar Belakang :
Di era globalisasi ini persaingan dalam bisnis perbankan sangat ketat.Persaingan tersebut tidak hanya terjadi antar bank, tetapi persaingan juga dating dari lembaga keuangan lain yang berhasil mengembangkan produk-produk keuangan baru. Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha perbankan tersebut menjadikan masing-masing lembaga perbankan harus berlomba untuk memenangkan persaingan bisnis.
Persaingan bisnis di bidang perbankan yang nampak akhir-akhir ini adalah persaingan dalam penyaluran, khususnya dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Di Indonesia sendiri UMKM menempati jumlah mayoritas dari total unit usaha yang ada. Akan tetapi kebanyakan dari para pengusaha UMKM masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, dan secara garis besar kesulitan yang dihadapi berkisar masalah permodalan, persaingan pasar dan bahan baku yang sulit didapat. Permodalan nampaknya menjadi alasan yang klasik yang menghadang perkembangan UMKM. Kebanyakan pelaku bisnis memutar usahanya dengan mengandalkan usahanya dengan modal sendiri.

Tujuan :
1. Menjelaskan kepada mahasiswa mengenai peranan BPR terhadap semua bidang umkm di masyarakat umum,agar masyarakat”mahasiswa”dapat memahami BPR secara luas,mendalam & secara detail BPR tersebut.
2. Di samping itu tujuannya agar kita dapat mengetahui ilustrasi BPR & di bandingkan dengan Bank Umum”swasta nasional”sehingga masyarakat”mahasiswa”mengetahui tujuan,fungsi,& manfaat BPR terhadap masyarakat kecil”menengah”

Manfaat :
1. mahasiswa dapat Mengetahui Defenisi,tujuan & manfaat BPR BPR syariah dan konvensional
2. Perbedaan antara BPR syariah & Konvensional dalam kegiatan UKM
3. Sistem BPR dalam Permodalan & Penyaluran DPK ke masyarakat ?
4. PERBEDAAN PRODUK ?
5. Contoh ada beberapa BPR yang berkembang di Indonesia
6. KELEBIHAN & KEKURANGAN BPR SYARIAH & KONVENSIONAL
7. Perbandingan Laba
8. Ilustrasi SID BPR Syariah & Konvensional
9. Kendala Yang Di Hadapi BPR sehingga Kurang Berkemban di masyarakat
10. Izin Pendirian,Peraturan & Ketentuan BPR

Bab 2
Pembahasan
1. Defenisi,tujuan & manfaat BPR BPR syariah dan konvensional
Bpr : Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip–prinsip syariah ataupun muamalah islam.
BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.
Tujuan/sasaran pendirian Bpr Syariah :
Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Di bawah ini disampaikan tujuan-tujuan tersebut beberapa sumber hanya menyebutkan butir-butirnya
Djazuli dan Yadi Janwari menjabarkan lima tujuan, yaitu:
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumya berada di daerah pedesaan.
2. Meningkatkan pendapatan per kapita
3. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan.
4. Mengurangi urbanisasi.
5. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.
Untuk mencapai tujuan operasionalnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut diperlukan strategi operasional. Pertama, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. Terakhir, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.
Manfaat :
– Dapat membantuh masyrakat golongan lemah untuk membuka umkm
– Mempermudah & mempercepat Penyaluran kredit kepada masyarakat

2. Perbedaan antara BPR syariah & Konvensional dalam UKM
Perbandingan antara bank Bpr syariah dan bank Bpr konvensional adalah sebagai berikut:
KEGIATAN USAHA
Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
KEGIATAN YANG DILARANG (Berdasarkan pasal 14 UU No.17 tahun 1992)
1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS
Kegiatan Usaha BPR Konvensional
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.
Kegiatan Usaha BPRS
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
• Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
• Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
• Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
• Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna,;
• Pembiayaan berdasarkan akad qardh;
• Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
• Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah;
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan BI.
3. Sistem BPR dalam Permodalan & Penyaluran DPK ke masyarakat ?
PERSYARATAN MODAL DISETOR BPR
1. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang,Bogor, Bekasi dan Karawang.
2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada angka 1.
3. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut pada angka 1 dan 2.
4. Bagian dari modal disetor yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya sebesar 50%.
4. PERBEDAAN PRODUK ?
PRODUK-PRODUK BPR SYARIAH
Produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah secara garis besar adalah :
a. Mobilisasi Dana Masyarakat
Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan wadi’ah, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll.
– Simpanan amanah
Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan penerimaan titipan ini adalah wadi’ah yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.
– Tabungan wadi’ah
Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni wadi’ah. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.
– Deposito wadi’ah / deposito mudharabah
Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya wadi’ah atau mudharabah, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Deposan yang menggunakan akad wadi’ah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.
b. Penyaluran Dana
– Pembiayaan mudharabah
Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materiil dan kehilangan imbalan kerja.
– Pembiayaan musyarakah
Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.
– Pembiayaan bai bitsaman ajil
Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.
– Pembiayaan murabahah : jawab
Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).
– Pembiayaan qardhul hasan
Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.
– Pembiayaan Istishna’
Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan nasabah.
– Pembiayaan Al-Hiwalah
Penggambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan ujroh/ fee dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
c. Jasa Perbankan Lainnya
Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran berupa proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dll.
Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan pembiayaan bai salam.
Produk Bpr Konvensional :

Produk
PD BPR Bank Salatiga berkomitmen tinggi pada pemberdayaan pelaku ekonomi menengah ke bawah. Berbagai fasilitas dan produk perbankan disediakan untuk mengakomodasikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Saat ini PD BPR Bank Salatiga melayani para pedagang pasar tradisional, para pegawai, perorangan, dan kelompok usaha kecil dalam masyarakat. Produk perbankan yang disediakan adalah: Tabungan, Deposito, dan kredit. Seluruh layanan perbankan PD BPR Bank Salatiga dapat dilayani di Kantor yang terletak di lokasi yang strategis.
Tabungan
Produk Tabungan diupayakan dapat memacu minat masyarakat agar rajin menabung dan lebih mampu mempersiapkan segala kebutuhan insidentil. Beberapa produk tabungan yang disediakan bagi masyarakat adalah Tabungan Masa Depan (TAMASDEP) dan Tabungan Wajib bagi debitur.
Deposito
Layanan deposito memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki perencanaan pengelolaan dana secara optimal. Produk ini merupakan salah satu peluang investasi yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Beberapa pilihan jangka waktu yang disediakan antara lain: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 Bulan.
Kredit
Produk layanan ini disamping memberikan kontribusi positif bagi pengembangan usaha skala kecil, juga membantu para pelaku usaha dan pegawai dalam mengoptimalkan pendapatannya. Beberapa jenis layanan kredit yang disediakan antara lain:
a. Kredit Pegawai
b. Kredit Umum

5. Contoh ada beberapa BPR yang berkembang seluruh di Indonesia “sul – sel”
Daftar BPRS Seluruh Indonesia “ di sulawe-selatan”
No Nama BPRS Alamat Kota Daerah Tingkat-II Daerah Tingkat-I
1 Indo Timur JLN. RAPPOCINI RAYA NO. 212 MAKASSAR Kota Makassar SULAWESI SELATAN
2 Dana Moneter JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 91 A MAKASSAR Kab. Gowa SULAWESI SELATAN
3 Surya Sejati JL.H.S.DG NGERANG NO 08 PALLEKO KABUPATEN TAKALAR Kab. Takalar SULAWESI SELATAN
4 Niaga Madani JL.HERTASNING RAYA TIMUR N0.18 C MAKASSAR Kab. Pinrang SULAWESI SELATAN
5 Nurul Ikhwan JL. R. SUPARMAN KOMP RUKO PASAR WONOMULYO Kab. Enrekang SULAWESI SELATAN
6 Gowata JL MALINO NO 3 GOWA Kab. Gowa SULAWESI SELATAN
7 Investama Mega Bakti JL. A. PAGGARU NO. 14 SENGKANG SENGKANG Kab. Wajo SULAWESI SELATAN
6. Kelemahan & keunggulan BPR
Kelemahan BPR :
1. BPR tidak bisa membuka atau memperluas unit/cabang di luar KBI prov.setempat.BPR hanya dapat memperluas cab.dalam prov.tersebut
2. Keterbatasan wilayah kerja, diwilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya (Pasal 31, ayat 1, PBI No. 8/2006)
3. Suku bunga kredit tinggi, 2 – 3% lebih tinggi dari Bank Umum
4. Pengumpulan DPK maksimal (10 kali) dari modal kerja
5. Nilai maksimal pemberian kredit tidak besar, karena keterbatasan modal yang dimiliki
Keunggulan BPR :
1. Modal Pendirian BPR Lebih sedikit di bandingkan dengan Bank Umum
2. Proses pemberian kredit mudah dan cepat
3. Mampu memberikan bunga (Deposito dan Tabungan) lebih tinggi, antara 2 – 3%, dibandingkan Bank Umum
4. Aman, jika BPR ikut program Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
5. (Jumlah yang dijamin s.d Rp. 100 juta)
7. Perbandingan Laba BPR
Perkembangan Perbankan
Posisi BPR Nasional
Hingga bulan Februari 2011, data Statistik Perbankan Indonesia menunjukkan bahwa total aset BPR secara nasional berjumlah Rp46,82 triliun atau tumbuh 2,35% dibanding akhir Desember 2010. Sedangkan BPR di Lampung memiliki total aktiva sebesar Rp3,66 triliun,terbesar ke-4 setelah Jawa Tengah (Rp11,05 triliun), Jawa Barat (Rp8,60 triliun), dan Jawa Timur (Rp5,67 triliun).
Perkembangan Kelembagaan BPR
Jumlah BPR yang beroperasi di Provinsi Lampung sebanyak 31 buah dengan lokasi kantor pusat penyebaran meliputi Bandar Lampung (13 BPR), Metro (3 BPR), Lampung Tengah (4 BPR), Lampung Selatan (2 BPR), Lampung Utara (2 BPR), Lampung Timur (4 BPR), Tanggamus (1 BPR), tulangbawang (1 BPR), dan Way Kanan (1 BPR). Pelayanan dengan mesin ATM yang dimiliki BPR berjumlah 5 buah yang masing-masing tersebar di Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Lampung Timur.
Perkembangan Aset dan DPK BPR
Pada triwulan laporan terjadi peningkatan aset sebesar 4,52% (qtq) atau 11,53% (yoy),dimana aset BPR konvensional (BPRK) dan BPR Syariah (BPRS) masing-masing tumbuh sebesar 4,22% (qtq) dan 16,57% (qtq). Indikator berupa DPK juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,17% (qtq) atau 18,19% (yoy), dimana tabungan memiliki pertumbuhan triwulanan dan tahunan yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Pangsa DPK terbesar masih berupa deposito (83,4%) yang diperkirakan akibat suku bunga deposito cukup tinggi, sehingga nasabah tertarik menyimpan dana di BPR.

Table
perhitungan asset/profit & DPK bpr
No Uraian Trw I 2010
(miliar Rp) Trw IV 2010
(miliar Rp) Trw I-2011
Posisi
(milliard RP) Qtq yoy
A Asset 3,398.10 3,625.99 3,789.74 4.52% 11.53%
B Dpk 2,192.07 2,463.43 2,590.76 5.17% 18.19%
1 Konvensional 2,163.03 2,426.99 2,547.18 4.95% 17.76%
2 Syariah 29.04 36.44 43.58 19.61% 50.10%
B Jenis dpk 2,192.07 2,463.43 2,590.76 5.17% 18.19%
1 Tabungan 347.53 402.17 429.95 6.91% 23.72%
2 Deposito berjangka 1,844.54 2,061.26 2,160.81 4.83% 17.15%

Sumber : LBU & LBUS (Lembaga Bank Umum & Syariah)
Perkembangan Kredit BPR dan Kualitas Kredit BPR
Outstanding kredit BPR hingga akhir triwulan laporan sebesar Rp3,13 triliun, meningkat
6,18% (qtq) dan 19,74% (yoy). Menurut penggunaannya, sebanyak 69,82% kredit BPR atau sebesar Rp2,19 triliun masih ditujukan untuk konsumsi; 27,96% atau sejumlah Rp876 miliar untuk modal kerja; dan 2,22% atau Rp69,6 miliar untuk investasi. Ketiga jenis kredit tersebut mengalami peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan. Masih dominannya kredit konsumsi menunjukkan bahwa industri BPR lebih memilih nasabah konsumtif dengan alas an kemudahan dalam melakukan pengawasan karena faktor keterbatasan sumber daya manusia di
instansi mereka.Secara sektoral, kredit untuk sektor lain-lain memegang 75,75% pangsa kredit BPR,dengan nilai mencapai Rp2,28 triliun. Tingginya pangsa sektor ini mengkonfirmasi dominasi pangsa kredit konsumsi. Alokasi kredit terbesar selanjutnya adalah sektor perdagangan dengan pangsa 13,96% atau berjumlah Rp437 miliar.

Peningkatan penyaluran kredit BPR ternyata kurang diimbangi dengan kualitas kredit.
Hal ini tampak dari rasio NPL BPR yang meningkat dari 1,8% menjadi 1,93% (qtq). Namun
peningkatan ini hanya terjadi pada BPR konvensional dari 1,78% menjadi 1,92% (qtq),
sedangkan Non Performing Financing (NPF) BPR Syariah turun dari 2,67% di triwulan IV-2010
menjadi 2,58% di triwulan laporan.
Perkembangan LDR dan L/R Tahun Berjalan
Tingkat intermediasi BPR yang terindikasi melalui rasio LDR meningkat dari 119,77%
menjadi 120,93% (qtq), sehubungan dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari
pertumbuhan DPK. Rasio LDR yang masih diatas 100 tersebut mengindikasikan bahwa industry BPR di Lampung terus melakukan ekspansi dalam fungsi intermediasi di masyarakat.

Sementara itu, indikator laba/rugi menunjukkan bahwa terjadi penurunan laba yang
sangat signifikan selama triwulan laporan, yaitu dari Rp174,48 miliar menjadi Rp56,2 miliar (qtq). BPR konvensional mengalami penurunan laba sebesar 68,21% (qtq), sedangkan laba BPR syariah meningkat 40,69% (qtq).Meski aset meningkat, namun cukup signifikannya penurunan laba ini menjadikan rasio perputaran aset (Return On Aset (ROA)) turun dari 4,81% menjadi 1,48% (qtq). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset dalam menghasilkan laba selama triwulan laporan menurun dibandingkan triwulan IV-2010.

Perkembagan BPR syariah
Secara umum, kinerja perbankan syariah selama triwulan laporan belum menunjukkan peningkatan kualitas. Meskipun indikator berupa aset dan pembiayaan meningkat, namun indikator DPK dan rasio NPF menunjukkan penurunan kinerja.Pada indikator berupa aset, terjadi peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan. BUS dan BPRS masing-masing sebesar 7,39% (qtq) dan 16,57% (qtq), sehingga nilai aset perbankan syariah pada triwulan I-2011 sebesar Rp1,31 triliun. Dibanding triwulan I-2010,aset bank syariah yang tumbuh signifikan mencapai 93,59% (yoy), mengindikasikan perkembangan aset bank syariah di Lampung secara tahunan yang signifikan.Kinerja pembiayaan syariah di Lampung tumbuh sebesar 9,79% (qtq) atau 72,11% (yoy), dimana sektor pertambangan, industri, listrik, konstruksi, jasa sosial, dan lain-lain mengalami pertumbuhan positif. Pembiayaan untuk sektor lain-lain mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 70,45% sejalan dengan peningkatan pembiayaan konsumsi. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi yang lebih berorientasi pada pembiayaan konsumsi, terutama pembiayaan perumahan.

Pada indikator berupa dana pihak ketiga (DPK), terjadi penurunan nilai sebesar 4,97%
(qtq), meskipun dibanding triwulan I-2010 terjadi peningkatan sebesar 42,46% (yoy). Simpanan jenis tabungan pada perbankan syariah mendominasi dengan pangsa sebesar 57,93% dan pertumbuhan sebesar 10,39% (qtq). Sedangkan simpanan jenis giro dan tabungan justru mengalami penurunan nilai dibandingkan triwulan IV-2010.Meningkatnya pembiayaan Bank Syariah ternyata kurang diimbangi dengan kualitas pemberiannya. Hal ini tampak dari meningkatnya rasio NPF dari 1,73% menjadi 2,02% (qtq).Penurunan kualitas ini terjadi pada BUS dimana NPF nya meningkat dari 1,68% menjadi 1,99% qtq), sedangkan NPF BPRS turun dari 2,67% menjadi 2,58% (qtq).Pertumbuhan pembiayaan yang melampaui penurunan pada DPK menjadikan Financing To Deposit Ratio (FDR) Bank Syariah naik dari 138,97% menjadi 160,55% (qtq). Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi penurunan simpanan nasabah, namun perbankan syariah tetap melakukan ekspansi untuk kebutuhan pembiayaan pada nasabah dengan sumber pendanaan yang juga berasal dari kewajiban kepada bank lain, selain Dana Pihak Ketiga.

8. Ilustrasi SID BPR Syariah & Konvensional

9.

Gambar : Kerangka Pikir Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit
9.Kendala BPR mengatasi persaingan bank swasta & bank nasional.
– perilaku manajemen yang belum sepenuhnya mengenal prinsip good corporate governance atau tata kelola yang baik.
– Sulit membentuk teamwork berkinerja tinggi
– Kesulitan mengadopsi berbagai konsep manajemen modern secara efektif
– Terbentuk ego yang tinggi dari masing-masing departemen
– Banyak timbul miskoordinasi & miskomunikasi antar departemen atau fungsi
– Masing-masing bagian mencari amannya sendiri.
– Kesulitan dalam membangun integrasi teknologi informasi yang lebih kearah enterprise system
– Terbantuk dinding pemisah antar departemen karena hanya mengacu struktur organisasi.
10.Izin Pendirian,Peraturan & Ketentuan BPR
TATA CARA PENDIRIAN BPR & peraturan
Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat(DPBPR)
DPBPR : Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Landasan hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum dan BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi.
KEGIATAN USAHA YANG DILARANG DILAKUKAN BPR
1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR.
Sejarah Bank Perkreditan Rakyat
Ketentuan-ketentuan BPR
PIHAK YANG DAPAT MENDIRIKAN BPR
1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI;
3. Pemerintah Daerah; atau
4. Dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3.
PERSYARATAN MODAL DISETOR BPR
1. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang.
2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada angka 1.
3. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut pada angka 1 dan 2.
4. Bagian dari modal disetor yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya sebesar 50%.
PERSYARATAN SUMBER DANA MODAL
1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia.
2. Tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum.
PERSYARATAN PEMILIK
1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
2. Memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan BPR yang sehat.

PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS
1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
2. Memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan BPR yang sehat.
3. Jumlah anggota komisaris sekurang-kurangnya 1 orang dan wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan.
4. Anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 BPR dan atau BPRS.
5. Komisaris dilarang menjabat sebagai anggota direksi Bank Umum.
PERSYARATAN DIREKSI
1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
2. Memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan BPR yang sehat.
3. Jumlah anggota direksi sekurang-kurangnya 2 orang dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
4. Sekurang-kurangnya 50% dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan.
5. Anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
o anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
o Dewan komisaris dalam hubungan sebagai orangtua, anak dan suami/istri.
6. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN
1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian;
2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan pendirian dilakukan.
PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP
SURAT PERMOHONAN DIAJUKAN OLEH CALON PEMILIK DAN DILAMPIRI :
1. Rancangan Akta Pendirian dan Rancangan Anggaran Dasar.
2. Daftar calon pemegang saham dan rincian modal.
3. Daftar calon anggota dewan komisaris dan direksi disertai :
a. Fotokopi KTP;
b. Riwayat hidup;
c. Surat pernyataan tidak melakukan tindakan tercela;
d. Surat keterangan pengalaman operasional perbankan (Direksi);
e. Surat keterangan dari lembaga pendidikan telah memiliki pengetahuan perbankan (Dewan Komisaris);
4. Rencana susunan organisasi.
5. Rencana Kerja/studi kelayakan yang memuat :
. Kajian peluang pasar dan potensi ekonomi oleh konsultan independen;
a. Rencana kegiatan usaha;
b. Rencana Kebutuhan pegawai;
c. Proyeksi arus kas, neraca dan laba rugi;
6. Bukti setoran modal minimal 30% dari modal disetor.
7. Surat pernyataan calon pemilik modal tidak berasal dari pinjaman dan yang melanggar hukum.
8. Daftar calon pemilik dilampiri :
a. Untuk Perorangan
– KTP, riwayat hidup;
– Surat pernyataan tidak melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
b. Untuk Badan Hukum
– Akta pendirian;
– Anggaran Dasar;
– KTP dan riwayat hidup dan surat pernyataan dari seluruh pengurus;
– Daftar pemegang saham dan rinciannya;
– Laporan keuangan posisi terakhir sebelum permohonan;
– Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6
PERMOHONAN IZIN USAHA
SURAT PERMOHONAN DIAJUKAN OLEH CALON DIREKSI DAN DILAMPIRI :
1. Akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
2. Daftar calon pemegang saham dan rincian modal.
3. Daftar susunan dewan komisaris dan direksi disertai :
a. Pas foto terakhir ukuran 3 X 4;
b. Contoh tandatangan dan paraf;
c. Fotokopi KTP;
d. Riwayat hidup;
e. Surat pernyataan tidak melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
f. Surat keterangan pengalaman operasional perbankan (Direksi);
g. Surat keterangan dari lembaga pendidikan telah memiliki pengetahuan perbankan (Dewan Komisaris);
4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja dan susunan personalia.
5. Bukti pelunasan setoran modal.
6. Bukti kesiapan operasional antara lain :
. Daftar aktiva tetap dan inventaris.
a. Bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor.
b. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan.
c. Contoh formulir dan warkat yang akan digunakan.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
7. Surat pernyataan pemegang saham bahwa modal tidak berasal dari pinjaman dan dari kegiatan yang melanggar hukum.
8. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi komisaris.
9. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi direksi.
10. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi direksi sekurang-kurangnya 3 tahun.
11. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai persyaratan direksi butir 5.
TINDAKAN BANK INDONESIA
1. Meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen baik untuk Persetujuan Prinsip maupun Izin Usaha.
2. Analisis yang mencakup tingkat persaingan yang sehat antar BPR dan tingkat kejenuhan jumlah BPR.
3. Wawancara terhadap calon pemilik, anggota dewan komisaris dan direksi.
4. Memberikan persetujuan/penolakan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha maksimal 60 hari setelah dokumen diterima Bank Indonesia secara lengkap.
ASPEK PENILAIAN KELAYAKAN PENDIRIAN BPR
Kelayakan pendirian BPR dilakukan oleh konsultan independen yang meliputi :
1. Analisa potensi dan kejenuhan
a. Demografi ;
b. Ekonomi Wilayah;
c. Data Perbankan;
d. Jumlah dan pertumbuhan kelembagaan;
e. Data Kelembagaan Keuangan Mikro.
2. Analisa Kelayakan
. Penetapan lokasi;
a. Sasaran pasar yang jelas;
b. Proyeksi keuangan;
c. Perencanaan Sumber Daya Manusia;
d. Persiapan Sistem dan Prosedur.
PENGAJUAN PERMOHONAN
Permohonan pendirian BPR disampaikan kepada :
1. Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Tangerang, Karawang, Lebak, Serang dan Pandeglang
2. Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, dengan tembusan Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat diluar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Ketentuan Kehati-hatian
BPR dalam melakukan kegiatan usahanya wajib mematuhi prinsip kehati-hatian, yang antara lain mencakup ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
1. KPMM adalah jumlah modal minimum yang wajib dimiliki oleh bank yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
2. BPR wajib menyediakan modal minimum dalam rangka pengembangan usaha dan menanggung risiko kerugian.
3. Rumus KPMM adalah :
4. BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
5. *) Modal untuk perhitungan KPMM terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.
a. Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal inti tersebut harus dikurangi dengan goodwill dan kekurangan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
b. Modal pelengkap terdiri dari cadangan yang dibentuk selain dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% (seratus perseratus) dari jumlah modal inti.
6. ATMR terdiri atas pos-pos aktiva neraca seperti kas, SBI, kredit yang diberikan, simpanan pada bank lain, aktiva tetap dan inventaris serta aktiva lainnya. Pos-pos aktiva tersebut diberikan bobot sesuai dengan kadar risikonya yang berkisar antara 0% (nol perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus).

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
1. Aktiva produktif adalah penanaman dana BPR dalam bentuk kredit, SBI, dan penanaman dana pada bank lain, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.
2. Aktiva Produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi BPR.
3. Kualitas Aktiva Produktif dinilai atas dasar penggolongan kolektibilitas yang terdiri dari lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
4. Rasio Kualitas Aktiva Produktif dihitung dengan rumus :
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)
BMPK adalah batas maksimum kredit yang diperkenankan untuk diberikan oleh BPR kepada peminjam, kelompok peminjam yang tidak terkait dengan BPR dan pihak-pihak terkait dengan BPR.
1. BMPK bagi satu peminjam dan kelompok peminjam yang tidak terkait dengan BPR adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal BPR.
2. BMPK bagi pihak-pihak yang terkait dengan BPR, baik secara individual maupun secara keseluruhan, setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari modal BPR.
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
Tingkat kesehatan BPR adalah tolok ukur untuk menilai kinerja BPR melalui aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas (CAMEL), dengan bobot sebagai berikut :
FAKTOR CAMEL BOBOT
Permodalan 30%
Kualitas Aktiva Produktif 30%
Manajemen 20%
Rentabilitas 10%
Likuiditas 10%
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan adalah Pelanggaran BMPK dan Faktor judgement.
Faktor judgement adalah faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank menjadi Tidak Sehat apabila terdapat perselisihan intern, campur tangan pihak ketiga, window dressing, bank dalam bank, kesulitan keuangan dan praktek perbankan lainnya yang menyimpang. Penilaian Tingkat Kesehatan terbagi dalam 4 kategori yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN
1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian;
2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan pendirian dilakukan.
LAPORAN BULANAN
Laporan Bulanan BPR adalah laporan keuangan dan hasil usaha yang terdiri dari neraca, laba rugi, rekening-rekening administratif dan daftar rincian pos-pos neraca dimaksud.
Laporan Bulanan BPR wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 14 (empat belas) setelah berakhirnya bulan laporan, sementara Laporan Bulanan Gabungan bagi BPR yang memiliki Kantor Cabang selambat-lambatnya tanggal 16 (enam belas) setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
RENCANA KERJA TAHUNAN
Rencana kerja adalah rencana kegiatan dan anggaran selama 1 (satu) tahun takwim yang disusun oleh direksi atau yang setingkat serta disetujui oleh dewan komisaris. Rencana kerja wajib disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:
1. Rencana penghimpunan dana;
2. Rencana penyaluran dana;
3. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
4. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank dan upaya untuk menyelesaikan perrmasalahan yang ada.BPR wajib menyampaikan Rencana Kerja Tahunan kepada Bank Indonesia, selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan.
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (LKT)
BPR wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bagi BPR dengan total aset di atas Rp10 miliar wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia yang disertai dengan Surat Komentar dan disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan April tahun berikutnya.
2. bagi BPR yang memiliki total aset sampai dengan Rp10 miliar, LKT tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik, namun telah dipertanggungjawabkan direksi atau yang setingkat kepada RUPS atau Rapat Anggota dan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari Neraca, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Bab 3 :
Penutup
Kesimpulan :
– Semakin banyaknya BPR yang lahir di pedesaan maka kesejatraan masarakat golongan lemah semakin besar ,sebab adanya BPR dapat memudahkan Pendapatan talangan dana(modal) untuk membuka usaha”umkm”
– Dan lahirnya BPR syariah dapat meringangkan golongan masyarakat lemah,dalam pengambilan kredit karna BPR syariah tidak mengunakan system bunga tetapi bagi hasil.
– Kredit yang di kucurkan oleh BPR dapat membantuh roda perputaran perekonomian di daerah desa tersebut.
– Semakin banyak kredit BPR maka pihak perbankan secara tidak langsung membantuh pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan,sebab perbankan memberikan kredit untuk meningkatkan lapangan kerja UMKM.
Saran ;
– Untuk mengembankan & memperluas BPR di pedesaan Maka pihak BPR Mengalang masyarakat banyak yang kelebihan uang,untuk menabung dananya di BPR Seharusnya pihak BPR memberikan iming2 berupah hadiah,sebagaimana yang di lakukan oleh bank umum
– Untuk memperkuat, memperluas jaringan bpr syariah dan meningkatkan ekonomi islam BPRS lebih meningkat mutu kualitas Produk BPR.

Daftar pustaka
Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara