Lemahnya SDM Dalam Perusahaan

Bandung
Kronologi Kasus PT Dirgantara Indonesia
19 Pebruari 2004
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan Serikat Pekerja Karyawan PT Dirgantara, Rabu (18/2). Dengan gugatan ini, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang salah satunya adalah memutuskan ada rasionalisasi karyawan, dibatalkan. Inilah kronologi kasus ini:

2003

11 Juli
PT Dirgantara Indonesia ditutup. Keluar SK Dirut Edwin Soedarmo yang merumahkan semua (9.600) karyawan.

14 Juli
Menaker Jacob Nuwa Wea menyatakan tindakan merumahkan karyawan ilegal.

19 Agustus
RUPSLB Dirgantara mengukuhkan SK Dirut dan menyetujui PHK 6.000 karyawan. BPPN menjadi pemilik 92,7 persen saham Dirgantara.

21 Agustus
Menaker minta SK Dirut dicabut.

3 September
Ratusan karyawan Dirgantara unjuk rasa di Jakarta.

Oktober
Karyawan Dirgantara hanya menerima 10-25 persen gaji.

6 Oktober
Dirut Dirgantara mencabut SK merumahkan karyawan. Sebagai gantinya, diterbitkan 2 SK baru: permohonan izin PHK 3.900 karyawan yang tidak mengikuti seleksi ulang dan merumahkan sementara 2.600 karyawan yang menunggu hasil seleksi.

7 Oktober
PTUN memerintahkan pencabutan SK 11 Juli.

22 Oktober
Karyawan Dirgantara mengajukan gugatan perdata hasil RUPS 19 Agustus 2003 tentang restrukturisasi dan rasionalisasi serta RUPSLB 22 Agustus 2003 tentang penggantian komisaris.

4 November
Rapat KKSK memutuskan BPPN akan menalangi pesangon karyawan.

13 November
Sidang kabinet terbatas menyetujui PHK 6.600 karyawan. Ditargetkan selesai pada 21 November 2003.

1 Desember
Perundingan bipartit karyawan dan manajemen Dirgantara buntu. Depnaker mengambil alih persoalan ini.

23 Desember
Dirgantara tidak mampu lagi membayarkan gaji karyawan yang terkena PHK. Karyawan memblokir perusahaan.

30 Desember
Dirut Dirgantara Edwin Soedarmo menolak anjuran Menaker membayar pesangon 2 kali ketentuan UU.

2004

13 Januari
Sidang pertama perundingan karyawan dan manajemen Dirgantara di Depnaker gagal.

15 Januari
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) meminta manajemen dan karyawan Dirgantara melakukan negosiasi ulang, dan 718 karyawan setuju PHK.

29 Januari
P4P meluluskan rencana PHK terhadap 6.600 karyawan.

12 Februari
Serikat Pekerja Dirgantara mengajukan banding atas putusan P4P ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

18 Februari
PTTUN mengabulkan gugatan Serikat Pekerja.

23 Februari
Pesangon untuk 6.600 karyawan yang diberhentikan sebesar Rp 440 miliar, akan dibayarkan.