Menko:Hubungan Industrial Barang dan Jasa

Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan dinamis antara pelaku proses produksi tersebut. Oleh karena itu masing-masing pelaku produksi tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara baik.
Fungsi pekerja/SP/SB adalah melaksanakan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan beserta keluarganya.
Fungsi pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja. Sedangkan fungsi pemerintah adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggarnya.
Dengan terciptanya hubungan industrial yang serasi, aman, dan harmonis diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja, sehingga dengan demikian perusahaan akan dapat tumbuh dan berkembang sehingga kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan.
Dalam hubungan indutrial yang terlibat langsung dalam proses produksi adalah pengusaha dan pekerja, sedangkan pemeritah tidak terlibat secara langsung. Oleh karena itu pengusaha dan pekerja terlibat dalam suatu hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Hak dan kewajiban tersebut sebagian besar sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama (PKB).
Untuk itu para peserta perlu memahami hubungan industrial dan ketenagakerjaan ( HIK ) dasar meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama ( PKB ), waktu kerja dan waktu istirahat, upah kerja lembur dan PHK.
OBJECTIVE
• Dengan mengikuti pelatihan mengenai hubungan industrial dan ketenagakerjaan peserta akan memahami hubungan industrial yang masih bersifat dasar.
• Perusahaan akan merasa aman memiliki pekerja yang memahami dasar-dasar hubungan industrial dan ketenakerjaan
OUTLINE
1. Perjanjian Kerja (PK)
• Dasar hukum.
• Pengertian.
• Bentuk.
• Jenis.
• Isi PK.
• Syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
• Akibat hukum jika syarat-syarat PKWT dilanggar.
2. Peraturan Perusahaan (PP)
• Dasar hukum.
• Pengertian.
• Perusahaan yang diwajibkan membuat PP.
• Tata cara pembuatan.
• Isi.
• Pengesahan.
• Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan.
• Masa berlaku.
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
• Dasar hukum.
• Pengertian.
• Syarat dan tata cara pembuatan.
• Hal-hal yang harus dimuat dalam PKB.
• Kewajiban pengusaha dan SP/SB/pekerja setelahPKB berlaku.
• Masa berlaku.
• Syarat perpanjangan atau pembaharauan.
• Perbedaan PKB dan PP.
4. Waktu Kerja dan Waktu istirahat.
• Dasar hukum.
• Waktu kerja sehari dan seminggu.
• Waktu istirahat dan cuti.
• Hak pekerja/buruh perempuan atas istirahathamil/melahirkan.
• Sanksi jika terjadi pelanggaran.
5. Upah Kerja Lembur
• Dasar hukum.
• Pengertian dan ruang lingkup.
• Syarat kerja lembur.
• Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja kerja lembur.
• Dasar perhitungan upah lembur.
• Cara perhitungan upah lembur.
• Sanksi atas pelanggaran kerja lembur.
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
• Dasar hukum.
• Pengertian dan ruang lingkup.
• PHK yang dilarang;
• Alasan PHK oleh :
o pengusaha;
o pekerja.
• Prosedur/mekanisme PHK.
• PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI.
• Skorsing.
• Kompensasi akibat PHK.
• Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK.
• Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib.
• PHK karena usia pensiun.
SIAPA YANG HARUS MENGIKUTI
• Pejabat/ Staf pada Departemen Personalia (Human Resources)
• Pejabat/ Staf pada Departemen Legal
• Para wakil dan aktifis Serikat Pekerja
• Para wakil dan aktifis lembaga bipartit
• Para pejabat yang sering berhubungan dengan masalah-masalah ketenaga-kerjaan
• Mereka yang berminat mengetahui seluk beluk hukum-hukum ketenaga kerjaan dan penyelesaian konflik perburuhan.

Pengertian Hubungan Industrial
Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationship.

Prinsip Hubungan Industrial
Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip berikut ini:
1. Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan.
2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.
3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas.
4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan.
5. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusahan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
6. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.

Perundingan Kerja Bersama (PKB)
Perjanjian Kerja Bersama atau disingkat PKB merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat dan kesejahteraan karyawan. Jadi, PKB memang penting bagi perusahaan manapun. Hubungan kerja senantiasa terjadi di masyarakat, baik secara formal maupun informal, dan semakin intensif didalam masyarakat modern. Di dalam hubungan kerja memiliki potensi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Untuk mencegah timbulnya akibat yang lebih buruk, maka perlu adanya pengaturan di dalam hubungan kerja ini dalam bentuk PKB. Dalam prakteknya, persyaratan kerja diatur dalam bentuk perjanjian kerja yang sifatnya perorangan.
Perjanjian kerja Bersama ini dibuat atas persetujuan pemberi kerja dan Karyawan yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Perjanjian Kerja Bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) / CLA (Collective Labour Agreement) adalah merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara Pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh Managemen Perusahaan dan Karyawan yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Karyawan, serta tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 UU No.13 tahun 2003 Point 21.PKB dibuat dengan melalui perundingan antara managemen dan serikat karyawan.
Kesemua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam hubungan kerja, sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan berusaha. Lebih dari itu, dengan partisipasi ini juga merupakan cara untuk bersama-sama memperkirakan dan menetapkan nasib perusahaan untuk masa depan.Masa berlakunya PKB paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun. PKB juga merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk untuk menjalankan hubungan industrial, dimana sarana yang lain adalah serikat karyawan, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.Menurut ketentuan, Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku. Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun. Sehingga dengan demikian proses pembuatan PKB tidak memakan waktu lama dan berlarut-larut sampai terjadi kebuntuan (dead lock) yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Pengertian Collective Bargaining
1. Menurut Hani Handoko, Perundingan Kolektif adalah suatu proses dimana para wakil dua kelompok (pihak karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dan pihak manajemen) bertemu dan merundingkan perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak diwaktu yang akan datang.
2. Menurut Byars & Rue, Perundingan Kolektif adalah proses yang melibatkan kegiatan negosiasi, drafting (persiapan berkas), administrasi, dan interpretasi atas suatu perjanjian tertulis antara manajemen dengan serikat pekerja untuk suatu periode waktu tertentu.

Tujuan perundingan kolektif adalah untuk menyusun suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja ( labour agreement) menguraikan berbagai hak, kewajiban, dan tanggung jawab manajemen, karyawan secara individu, dan serikat pekerja.

Proses perundingan kolektif:
1. Tahap persiapan:
a. memonitor lingkungan kerja
b. menyusun rencana perundingan
c. membentuk tim perunding
d. memperoleh persetujuan manajemen puncak
2. Tahap perundingan:
a. melakukan negosiasi dengan serikat pekerja
b. mencapai persetujuan (disetujui oleh ke-2 pihak)
3. Tahap administrasi
a. mengadministrasikan hasil perjanjian kerja
b. memberi penerangan melalui pelatihan
c. melakukan penyesuaian sesuai hasil perundingan (misalnya tentang tingkat upah)
d. mengawasi pelaksanaan perjanjian (oleh manajemen dan serikat kerja)

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perundingan Kerja Bersama dan Hubungnan Industrial adalah suatu sarana untuk menampung seluruh aspirasi para karyawan terhadap keputusan perusahaan, bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara karyawan dengan menejer.
Selain itu juga PKB merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat dan kesejahteraan karyawan. Jadi, baik PKB maupun Hubungan Industrial sangatlah penting bagi perusahaan manapun.
Kasus..
Beberapa waktu lalu ketika saya sedang on the way dari kantor di Sudirman dengan bus way untuk meeting dengan Sampoerna di Bappindo Plaza saya terhenyak karena jalanan dipadati oleh banyak sekali demonstran buruh sepatu Nike Indonesia. Berita soal konflik Hartati Murdaya dengan Nike Amerika memang sudah saya dengar di media massa yang berujung dengan ketidakjelasan nasib 14.000 buruh yang bekerja untuk pabrik sepatu Nike. Pikiran saya langsung tertuju bukan hanya pada 14.000 buruh tetapi keluarga buruh yang selama ini hidup dari industri sepatu ini. It’s a large number of people yang sedang berjuang untuk bisa hidup dengan proyek pembuatan sepatu Nike. Memang industri ini besar bisa menghidupi belasan ribu pekerjanya tetapi Nike bukan brand milik kita dan ketika mereka menghentikan atau mengalihkan pembuatan sepatunya karena ada tempat lain yang lebih murah dengan kualitas yang sama what can we say about it? kita bukan owner dari Nike, sekali lagi kita cuma jadi buruh dan sudah beberapa banyak Nike memperoleh keuntungan dari buruh murah kita? cukuplah membuat para boss Nike kaya raya. Ya inilah kapitalisme global bekerja menghisap dan memeras sumber daya di negara-negara pinggiran seperti Indonesia. Selain Nike banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang mengeruk habis sumber daya kita.

Jakarta – Perseteruan Nike Inc dengan perusahaan sepatu milik pengusaha Hartati Murdaya akhirnya bisa diselesaikan. PHK buruh pun untuk sementara tertunda. “Nike sudah selesai ya,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, usai rakor di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (30/7/2007). Nike sepakat untuk memperpanjang kontraknya hingga 24 bulan dengan perusahaan sepatu PT Hardaya Aneka Shoes Industry (HASi) dan PT Nagasakti Paramashoes Industry (NASA). Sebelumnya Nike membuat kebijakan memutuskan order hingga akhir tahun ini dengan alasan masalah kualitas dan pengiriman. Namun alasan tersebut tidak bisa diterima Hartati dan menganggap Nike bertindak sepihak setelah menjalin kerjasama selama 18 tahun. Sementara Hartati yang dihubungidetikFinance Senin (30/7/2007) mengaku menerima perpanjangan kontrak dari Nike pada Sabtu sore pekan lalu (28/7/2007). “Anak saya (Prajna Murdaya, pengurus CCM Group) sudah menerima keputusan dari Nike Sabtu sore. Saya harapkan dalam beberapa ini akan ada penandatanganan memorandum,” ujar Hartati. Order Nike tersebut, lanjut Hartati, tidak berubah dan tetap sama seperti saat ini yang mencapai 80 persen dari kapasitas pabrik HASI dan NASA. “Akhirnya saya punya waktu untuk mempersiapkan karyawan saya ke pekerjaan lain sebelum order diputus. Ini bukti saya tidak meninggalkan karyawan tapi justru bersatu berjuang bersama karyawan,” tandas Hartati. (ir/qom)
Jakarta – Pengusaha Hartati Murdaya dan Nike Inc mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan masalah pemutusan order PT Hardaya Aneka Shoes Industry (HASI) dan PT Nagasakti Paramashoes Industry (NASA). Keduanya sepakat untuk memperpanjang kontrak Nike kepada HASI dan NASA hingga 24 bulan. Padahal semula Nike akan memutus order akhir tahun ini. “Memang saya mintanya perpanjangan 30 bulan untuk mempersiapkan pemindahan kerja karyawan ke perusahaan lain, tapi ya ini sudah merupakan kemajuan. Nike dan saya sama-sama mengalah,” kata Hartati ketika dihubungi detikFinance, Senin (30/7/2007). Hartati mengaku akan menggunakan waktu perpanjangan order itu sebaik mungkin untuk mempersiapkan nasib 14 ribu karyawan HASI dan NASA sebelum pabrik ditutup. “Ini merupakan jalan tengah terbaik antara saya dan Nike. Ini buah perjuangan saya bersama karyawan, dan untuk menunjukkan kepada investor asing agar tidak sewenang-wenanang,” tukas istri pengusaha Murdaya Poo ini. Rencananya Hartati akan memindahkan karyawan HASI dan NAS yang sudah senior dan bergaji tinggi ke sektor pertanian padi seluas 1.000 hektar miliknya. Karyawan yang lama juga akan tetap dipekerjakan untuk membuat produk sepatu sendiri dengan merek ‘League’. Dalam penyelesaian kasus Nike dan Hartati tersebut pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Hartati pun sempat merasa sendirian karena barisan pengusaha tidak mendukungnya dan mengatakan masalah Nike adalah persoalan internal. “Sekarang saya bersyukur usaha saya tidak sia-sia,” imbuhnya. (ir/qom)