Strategi Pengembangan BPR

BAB III. PENGEMBANGAN BPR
Kebijakan dan strategi pengembangan BPR ke depan diarahkan sesuai dengan
karakteristik BPR yaitu BPR sebagai community bank yang sehat, kuat, produktif serta
menyebar diseluruh Indonesia dan fokus dalam penyediaan pelayanan jasa keuangan
kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat setempat khususnya
di daerah pedesaan. Dalam rangka peningkatan daya saing dan jangkauan pelayanan
BPR, upaya serta strategi yang dilakukan dijabarkan sebagai berikut:
Memperkuat Kelembagaan
Kelembagaan industri BPR perlu diperkuat melalui pemberdayaan potensi daerah,
peningkatan permodalan BPR, kebijakan yang mendorong penyebaran BPR di seluruh
Indonesia, perluasan jaringan kantor dan kerjasama dengan Bank Umum serta lembaga
keuangan lain dalam rangka penyaluran kredit kepada UMKM (Linkage Program).
(i) Peningkatan Permodalan di Indonesia
Untuk meningkatkan kemampuan BPR dalam melakukan ekspansi dan meningkatkan
daya saing, upaya untuk mendorong BPR melakukan merger atau konsolidasi terus
dilakukan agar BPR memiliki permodalan yang kuat, jaringan kantor yang lebih
terintegrasi, dan beroperasi secara efisien. Selain daripada itu BPR juga harus mampu
memenuhi ketentuan modal disetor sesuai dengan ketentuan pada waktu yang telah
ditetapkan.
(ii) Penyebaran BPR di Seluruh Indonesia
Hingga akhir Desember 2006 jumlah BPR masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali (77%)
sehingga diperlukan dukungan regulasi yang mampu mendorong pendirian BPR-BPR di
luar pulau Jawa dan Bali selain adanya regulasi yang memperketat pendirian BPR baru di
pulau Jawa dan Bali. Perubahan ketentuan mengenai BPR terkait dengan kualifikasi
Calon Direksi sebagaimana tertuang dalam PAKTO 2006 merupakan salah satu upaya
yang diharapkan mampu mendorong pendirian BPR-BPR di luar pulau Jawa dan Bali.
Bagi calon anggota Direksi yang tidak memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang
operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun dapat memenuhi persyaratan
sebagai calon anggota Direksi dengan mengikuti magang paling singkat selama 3 bulan
di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, pada saat diajukan
sebagai calon anggota Direksi.
21
(iii) Perluasan Jaringan Kantor
Dalam rangka meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pelayanan BPR,
telah dikeluarkan Paket kebijakan sektor keuangan berupa kemudahan pembukaan
Kantor Cabang (KC) BPR yaitu BPR tidak lagi dibatasi untuk dapat membuka KC dalam
setahun. Persyaratan pembukaan KC hanya didasari pada persyaratan CAR dan TKS,
sedangkan persyaratan untuk modal disetor dipenuhi sesuai masa pentahapan.
(iv) Peningkatan Kerjasama BPR dengan Bank Umum/Lembaga Lain (Linkage Program)
Linkage Program merupakan kerjasama Bank Umum dan BPR yang dilandasi semangat
kemitraan yang bersifat symbiosis mutualistic dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis
yang tertuang dalam Generic Model Linkage Program. Strategi ini merupakan suatu
bentuk kerjasama antara Bank Umum dengan BPR untuk meningkatkan jangkauan
(outreach) dalam rangka penyaluran kredit UMKM. Linkage Program dinilai telah
memberikan hasil yang positif dalam pengembangan BPR serta peningkatan kredit
kepada nasabah UMKM. Bank Indonesia berperan dalam memberikan bantuan teknis
kepada Bank Umum berupa pelatihan mengenai BPR. Dalam rangka mengevaluasi dan
menyempurnakan Linkage Program di masa yang akan datang, telah dilakukan survei
pelaksanaan Linkage Program kepada seluruh BPR yang telah mendapat pembiayaan
dari Bank Umum.
Meningkatkan Kualitas Pengaturan
Peningkatan kualitas pengaturan terus dilakukan antara lain melalui
penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan pemenuhan modal disetor minimum,
melakukan review, evaluasi dan penyempurnaan ketentuan kehati-hatian, kelembagaan
dan penilaian tingkat kesehatan BPR dengan mempertimbangkan strata total aset ,
karakteristik ekonomi dan budaya daerah. Untuk menunjang kualitas pengaturan maka
penyusunan ketentuan didukung oleh penelitian yang diperlukan untuk pengembangan
BPR dalam rangka peningkatan peran dan kontribusinya sebagai lembaga pembiayaan
kepada UMKM dan masyarakat setempat khususnya di daerah pedesaan.
Pada tahun 2006 triwulan ke IV telah dikeluarkan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Paket Oktober dan November 2006 yang merupakan perubahan beberapa
ketentuan mengenai Kelembagaan BPR, KPMM, KAP dan PPAP, serta Transparansi
Kondisi Keuangan BPR.
22
Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengawasan
Industri BPR yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya tidak terlepas dari sistem
pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain meningkatkan kompetensi
pengawas melalui pelatihan secara terus-menerus dan sertifikasi pengawas, telah
diterbitkan Pedoman Teknik Pengawasan yang Terfokus untuk dijadikan acuan bagi
seluruh pengawas BPR untuk meningkatkan kualitas pengawasan terutama dalam
mendeteksi secara dini (early warning) permasalahan BPR yang makin kompleks atau
potensi permasalahan yang terjadi.
Dengan pedoman tersebut diharapkan dapat mengurangi seminimal mungkin terjadinya
pelanggaran dan penyimpangan BPR terhadap ketentuan bahkan permasalahan yang
berpotensi mengarah pada tindak pidana di bidang perbankan serta menjadi panduan bagi
pengawas baik dalam pengawasan maupun dalam menentukan area pemeriksaan untuk
memenuhi prinsip Know Your Bank.
Peningkatan efektivitas sistem pengawasan tidak terlepas dari peran sistem informasi
yang ada. Oleh karena itu telah dilakukan upaya penyempurnaan sistem informasi antara
lain melalui penyampaian laporan BPR secara on line kepada Bank Indonesia,
penyempurnaan sistem informasi dan manajemen pengawasan BPR yang terintegrasi
serta penyempurnaan informasi dan publikasi tentang perkembangan dan kondisi BPR
secara reguler.
Mendorong Kualitas Tata Kelola (governance), Manajemen dan Operasional
yang Sehat dan Profesional
BPR di masa mendatang diharapkan dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang
memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta menerapkan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, kualitas kompetensi SDM BPR perlu
terus ditingkatkan sehingga tercapai standar kualitas yang memadai dalam pengelolaan
BPR. Upaya yang dapat dilakukan meliputi meningkatkan profesionalisme SDM BPR
melalui program sertifikasi bagi Direktur BPR dan pelatihan bagi SDM BPR lainnya,
memfasilitasi peningkatan ketrampilan dan pengetahuan SDM BPR mengenai inovasi
produk baik simpanan maupun pembiayaan terutama kredit kepada sektor pertanian dan
masyarakat pedesaan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk
operasional dan penyusunan laporan keuangan intern BPR maupun laporan kepada Bank
Indonesia. Pengelolaan BPR yang sehat dan dijalankan secara profesional akan
meningkatkan kredibilitas BPR di mata masyarakat.
23
Memberdayakan Infrastruktur Pendukung Industri BPR yang Efektif
Strategi untuk mendorong terbentuknya infrastruktur yang mendukung industri BPR
dilakukan melalui peningkatan peran Asosiasi BPR dalam rangka pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan BPR terutama dalam pengembangan SDM BPR,
mewujudkan lembaga Apex, peningkatan efektifitas lembaga sertifikasi profesi, serta
peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi untuk menciptakan iklim
yang kondusif bagi perkembangan BPR.
(i) Lembaga Apex
Lembaga Apex merupakan lembaga pengayom bagi BPR dengan menjalankan fungsifungsi
yang diperlukan untuk mendukung operasional industri BPR agar lebih efisien
baik melalui pemberian bantuan likuiditas bagi BPR yang mengalami liquidity mismatch
dan bantuan dana untuk ekspansi BPR maupun bantuan teknis antara lain seperti
pelatihan, teknologi informasi, konsultasi manajemen, penyedia jasa dalam sistem
pembayaran bagi BPR anggota (terbatas)
Pada bulan Agustus 2005 dibentuk Kelompok Kerja Apex untuk mempersiapkan pilot
project Apex. Hasil dari pilot project tersebut yaitu terdapat Lembaga Apex yang telah
berjalan di 5 wilayah pilot project meliputi Yogyakarta dengan pola BPR sebagai Leader,
Sumatra Barat dan Jawa Barat dengan pola kerjasama dengan Bank Umum serta Bali
dan Jawa Tengah dengan pola BPR Leader yang didukung oleh PT PNM.
Pada tahun 2007, upaya pembentukan Lembaga Apex BPR akan dilanjutkan melalui
pemantauan dan pertemuan teknis dengan penyelenggara Apex di 5 wilayah serta
kemungkinan perluasan pelaksanaan Apex di wilayah lain.
(ii) Lembaga Sertifikasi Profesi
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM BPR secara sistematis dan berkelanjutan serta
untuk mendukung aspek “fit” (kemampuan) SDM BPR maka dilaksanakan CERTIF,
yaitu Program Sertifikasi Profesional untuk BPR. LSP LKM Certif merupakan lembaga
yang bertugas untuk mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi dan telah mendapatkan
pengesahan dari instansi yang berwenang. Tujuan utama pendirian lembaga sertifikasi ini
untuk menjamin terlaksananya sistem sertifikasi bagi direktur BPR, termasuk menjamin
kualitas dan pelaksanaan sistem sertifikasi; meningkatkan kualitas dan kemampuan
profesionalisme SDM BPR.
Melihat manfaatnya bagi peningkatan kualitas SDM BPR, maka peran lembaga ini di
masa mendatang perlu diperluas dengan program sertifikasi kepada komisaris dan
karyawan BPR. Hal tersebut dimaksudkan agar kompetensi SDM BPR dapat
ditingkatkan terutama dalam memberikan pelayanan kepada UMKM, dan dalam
24
menghadapi persaingan yang semakin ketat antar lembaga keuangan yang melayani
UMKM. Mulai tahun 2007 telah diimplementasikan program sertifikasi untuk calon
Direktur yang terdiri dari 14 modul.
Meningkatkan Kapasitas BPR
Dalam rangka mendukung upaya pengembangan masyarakat pedesaan dan untuk
mendorong pembiayaan BPR ke sektor-sektor produktif, Bank Indonesia telah dan akan
melanjutkan penyelenggaraan seminar/workshop pembiayaan BPR kepada sektor-sektor
produktif seperti TKI dan sektor pertanian dengan tujuan untuk memperluas wawasan
Direktur BPR dan meningkatkan kemampuan teknis Account Officer BPR dalam
pelaksanaan pembiayaan pada sektor tersebut.
Hasil yang dicapai dari workshop pembiayaan BPR kepada sektor pertanian yang telah
dilaksanakan pada tahun 2005 yaitu BPR yang semula belum menyalurkan kredit ke
sektor pertanian, saat ini telah menyalurkan kredit ke sektor pertanian dan BPR yang
sebelumnya telah menyalurkan kredit ke sektor pertanian mengalami peningkatan.
Sementara itu hasil yang dicapai dari workshop pembiayaan TKI yang diselenggarakan
pada tahun 2006 adalah pembiayaan TKI oleh BPR dengan negara tujuan meliputi
Malaysia, Singapura dan Arab Saudi. Kegiatan workshop pembiayaan TKI oleh BPR
direncanakan untuk tetap dilaksanakan pada tahun 2007 di beberapa wilayah yang
merupakan kantong TKI terbesar di Indonesia.
Mewujudkan Pemberdayaan dan Perlindungan Nasabah
Strategi pengembangan ini dimaksudkan untuk mendorong BPR agar beroperasi
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat melalui pemberian pelayanan dan
informasi produk yang baik, sehingga nasabah BPR memahami produk yang ditawarkan
BPR dan terlindungi kepentingannya. Upaya yang dilakukan meliputi melakukan
pemantauan dan evaluasi ketentuan tentang pengaduan nasabah, melakukan pemantauan
dan evaluasi pedoman transparansi informasi produk serta menjalankan dan bekerjasama
dengan lembaga terkait untuk melaksanakan edukasi bagi masyarakat mengenai B