UKM: BPR Terdesak Bank Umum & Asing

UKM:-Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kian terdesak oleh ekspansi bank umum dan bank asing ke sektor kredit mikro.

Dengan modal yang jauh lebih besar dari BPR, bank umum dan bank asing masuk ke pasar-pasar tradisional dan pedagang kecil yang selama ini menjadi pasarnya
BPR.

Tak hanya itu, bank umum dan bank asing membajak karyawan BPR dan mengambil nasabah yang telah dibina oleh BPR. BPR pun menilai pranata pasar kredit mikro saat ini sudah tidak seimbang.

Atas dasar itulah Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) berkonsolidasi membentuk Forum Lintas DPD Perbarindo, di Batu Malang. Forum ini terbentuk dalam pertemuan yang berlangsung 31 Agustus 2009.

Dalam siaran pers yang diterima detikFinance di Jakarta, Senin (3/08/2009), DPD yang bergabung dalam Forum ini ialah Perbarindo DKI Jaya & Sekitarnya, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“Kami sepakat membentuk Forum Lintas DPD untuk memperjuangkan kepentingan industri BPR,” ujar Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya dalam kutipan siaran pers tersebut.

Ia menjelaskan, walaupun aset BPR hanya 1,35% dari total aset perbankan nasional (data Juni 2009), tetapi dalam pembiayaan kepada usaha mikro, industri BPR mempunyai peran besar yakni 10,48 persen atau sebesar Rp. 26,39 triliun.

“Kontribusi bank BUMN yakni sebesar 43,56 persen atau Rp. 109,71 triliun dan bank asing sebesar 4,69 persen atau Rp. 11,81 triliun, namun faktanya kredit tersebut banyak disalurkan dalam bentuk kredit konsumtif (KTA)ataupun Kartu Kredit yang dapat meracuni pola pikir UMKM untuk berhutang tanpa menghitung risiko dan kemampuan membayar,” paparnya.

Dikatakan Hiras, pembiayaan oleh BPR disertai dengan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah untuk meminjam dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Lintas DPD Perbarindo telah menghasilkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi kepada Bank Indonesia sebagai regulator industri BPR, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Harapan dan himbauan Forum Lintas DPD Perbarindo kepada BI selaku yakni :

* Kami menginginkan pengawasan dan pembinaan BPR tetap dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Ini menjawab wacana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
* BPR meminta BI untuk mengaudit sendiri dan tetap mengeluarkan surat keterangan tingkat kesehatan BPR, tidak melalui pihak ketiga. Audit melalui pihak ketiga membuat data BPR sangat rentan disalahgunakan. BPR berkomitmen untuk tetap mendukung rating agar ada perbaikan bagi industri BPR ke depan.
* Memperbaiki pranata pasar mikrofinance dengan menetapkan batasan plafond dan segmentasi untuk pasar BPR. Bank Umum diharapkan membiayai segmen sebesar Rp 100 juta ke atas, dan BPR Rp 100 juta ke bawah.
* Mengatur Dana Terusan dari Bank Umum atau Linkage Program dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), sehingga ada kepastian hukum. Selama ini linkage program berjalan atas himbauan saja dari Bank Indonesia sehingga tidak ada kekuatan hukum. Akibatnya bank umum menyalurkan sendiri kredit mikro.
* Blue Print BPR dapat segera dibuat dengan melibatkan industri BPR, dan BI dapat memberikan kepastian stratifikasi BPR.

Kemudian, harapan dan himbauan kepada legislatif:

* Komisi XI DPR mengamandemen Undang-Undang Perbankan Pasal 14 A yang melarang BPR melakukan penyertaan modal. Dengan amandemen pasal itu, Perbarindo dapat membentuk Apex BPR (lembaga pemberi bantuan likuiditas antar BPR) segera dapat terealisasi. Perlakuan yang berbeda diberikan kepada BPR Syariah yang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang BPRS, BPRS boleh melakukan penyertaan modal dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas, sementara BPR konvensional tidak diperbolehkan.
* Mengamandem UU No 42 Tahun 1999 tentang Fiducia (pengalihan hak). Selama ini relaksasi yang dilakukan oleh Bak Indonesia tetap tidak dapat membuat jaminan kendaraan menjadi aman sehingga menyulitkan bisnis BPR.

Harapan dan himbauan kepada pemerintah:

* Forum Lintas DPD Perbarindo meminta Menteri Negara BUMN untuk memberikan akses kepada BPR untuk menerima dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang berasal dari laba BUMN. Cost of fund dana PKBL sangat ringan sehingga menjadi stimulus bagi BPR untuk memberikan bunga kredit yang murah kepada industri mikro.
* Kementrian Perumahan Rakyat menjadikan BPR sebagai bank penyalur kredit lunak bantuan perumahan dari pemerintah.
* Departemen Keuangan mengizinkan BPR menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
* Merelaksasi Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, agar Pemerintah Daerah dapat juga menempatkan dananya pada BPR.