Kebijakan Pembayaran Nasional

Kebijakan Sistem Pembayaran Nasional

Salah satu tugas Bank Indonesia adalah
mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran nasional, baik tunai
maupun non tunai. Sebagai pedoman
pengembangan sistem pembayaran
nasional
, Bank Indonesia telah
menyiapkan blue print Sistem
Pembayaran Nasional yang
direalisasikan dalam bentuk kebijakankebijakan
untuk mengurangi resiko
pembayaran antar bank dan
meningkatkan efisiensi layanan sistem
pembayaran.
Dalam hal sistem pembayaran tunai,
Bank Indonesia merupakan satusatunya
lembaga yang berwenang
mengeluarkan dan mengedarkan uang
Rupiah
serta mencabut, menarik, dan
memusnahkan uang dari peredaran.
Sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi, Bank Indonesia
menyediakan layanan pembayaran
berbasis elektronik melalui sistem Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement
(BI-RTGS). Selain itu, Bank Indonesia
berwenang melaksanakan serta
memberi izin kepada instansi tertentu
untuk menyelenggarakan jasa sistem
pembayaran seperti sistem transfer dan
kliring maupun sistem pembayaran
lainnya. Bank Indonesia juga melakukan
pengawasan atas penyelenggaraan
sistem pembayaran di Indonesia dengan
mewajibkan para penyelenggara jasa
sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan kegiatannya.