Makalah Ekonomi Makro

PENGARUH KEBIJAKSANAAN EKONOMI MAKRO ( FISKAL DAN MONETER ) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
i
OLEH :
Nama : Al Muhazzab
Kelas : II.R (DIPLOMA III)
Stambuk : 10 199 005
Dosen : Paris Dauda S.E.,MM

STIM NITRO MAKASSAR
T.A.2011/2012

PENGARUH KEBIJAKSANAAN EKONOMI MAKRO “FISKAL DAN MONETER” TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
 KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO :
Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh negara sangat tergantung pada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya.
1. Tujuan-tujuan Kebijakan Ekonomi Makro
Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan kepada empat aspek berikut:

a. menstabilkan kegiatan ekonomi / price level stability.
b. mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi / high employment level. Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan kesempatan kerja adalah peran pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja, pendekatan demand dan supply of labor dalam perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya perluasan kesempatan kerja, human capital sebagai upaya efektif perluasan kerja, keuangan negara dan kesempatan kerja, kebijakan ketenagakerjaan, serikat kerja, hubungan industrial, sistem ekonomi dan kesempatan kerja.
c. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh / long-term economic growth. Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah :

(1) berlangsung terus menerus,
(2) disertai dengan terciptanya lapangan kerja,
(3) tidak merusak lingkungan,
(4) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk,
(5) disertai dengan distribusi pendapatan yang adil,
(6) kontribusi sektoral yang merata,
(7) tidak meninggalkan sektor pertanian,
(8)kenaikannya riil,
(9) penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing. 1
d. Kestabilan nilai tukar / exchange rate stability. Nilai tukar merupakan nilai uang secara eksternal, yang tinggi rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya, misalnya :

(1) impor dan ekspor,
(2) APBN dan APBD,
(3) kesehatan dan pendidikan,
(4) transportasi,
(5) industri dalam negeri,
(6) politik
(7) daya beli masyarakat,
(8) dunia perbankan,
(9) sektor pertanian, kelautan, peternakan, sektor properti , dan sebagainya.

2. Bentuk-bentuk Kebijakan Ekonomi Makro. Kebijakan dari segi/aspek permintaan / pengeluaran, meliputi:
1. Kebijakan Fiskal
Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang per-pajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran /permintaan agregat dalam perekonomian Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Caranya dengan : menambah atau mengurangi PAJAK dan SUBSIDI.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi menurunkan daya beli masyarakat serta menurungkan output industri secara umum.

2

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
a. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

b. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

c. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

 Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran. Prosesnya adalah;

a. Pengurangan pajak penghasilan → akan menambah daya beli masyarakat dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.

b. Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi.
c. Selanjutnya dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah full employment, langkah sebaliknya harus dilakukan yaitu ; pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah akan dikurangi.
3
d. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran/permintaan agregat dan mengurangi tekanan Inflasi.

Secara garis besar berbagai jenis pajak yg. dipungut pemerintah dpt digolongkan sebagai berikut :

1. Pajak langsung : yaitu pajak/jenis pungutan pemerintah yg.secara langsung dikumpulkan dari wajib pajak, misal ; PPh.

2. Pajak tak langsung : yaitu pajak yg.beban pemungutannya dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain, misal ; PPn, & PPn BM Pajak impor dsb.

Demikian pula perubahan-perubahan sebaliknya. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran. Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran :
1. Pajak.
2. Mencetak Uang Baru.
3. Pinjaman Masyarakat Dalam Negeri.
4. Pinjaman Masyarakat Luar Negeri.

2. Kebijakan Moneter
Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk MENAMBAH atau MENGURANGI jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
4
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

A. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

B. Fasilitas Diskonto (Discount Rate). Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

C. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib.

D. Himbauan Moral (Moral Persuasion).Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. 5
 KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Perekonomian Indonesia diwarnai oleh perkembangan yang terjadi pada perekonomian global. Perkembangan positif yang terjadi di pasar keuangan global sejak beberapa bulan terakhir, terus berlanjut pada bulan Mei 2009. Hal tersebut tercermin pada membaiknya kondisi pasar saham internasional dan terus menurunnya indikator persepsi risiko (Credit Default Swap) di berbagai negara. Sementara itu, hasil “stress test” perbankan di Amerika Serikat menunjukkan hasil yang lebih baik dari perkiraan banyak pihak. Hal tersebut juga telah menambah akar optimisme terhadap membaiknya kondisi perekonomian global.
Di tengah tekanan dari perekonomian global tersebut, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan negara kawasan. Pertumbuhan yang lebih baik itu didukung oleh permintaan domestik yang masih cukup besar dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi dalam triwulan I-2009 tercatat sebesar 4,4% (yoy). Meski menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, konsumsi masyarakat Indonesia tumbuh 5,8% atau berada di atas perkiraan sebelumnya. Angka tersebut, mampu menahan penurunan pertumbuhan ekonomi lebih dalam. Tingginya konsumsi tersebut didorong oleh beberapa program stimulus pemerintah seperti BLT, serta kenaikan gaji PNS, dan meningkatnya Upah Minimum Propinsi (UMR) di berbagai daerah. Di samping itu, meningkatnya konsumsi rumah tangga juga didorong oleh maraknya aktivitas Pemilihan Umum (Pemilu) yang tampak dari pertumbuhan sektoral seperti pengeluaran subsektor jasa periklanan, komunikasi, industri makanan, hotel dan restoran, serta percetakan.
Ke depan, perekonomian domestik diperkirakan masih akan mengalami perlambatan pada Triwulan II-2009 sejalan dengan proyeksi sebelumnya. Meski demikian, aktivitas Pemilu diperkirakan akan terus memberikan dampak yang positif pada konsumsi rumah tangga sehingga konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2009 diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi. Namun, upaya untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan selanjutnya membutuhkan berjalannya stimulus fiskal dan moneter secara efektif. Apabila efektivitas stimulus perekonomian dapat ditingkatkan, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian dapat tumbuh mendekati batas atas 3-4%. 6
Sementara itu, kecenderungan penurunan inflasi diperkirakan masih terus berlanjut. Dari sisi eksternal, hal ini didukung oleh masih cenderung rendahnya inflasi di negara-negara mitra dagang. Dari sisi domestik, rendahnya tekanan inflasi didukung oleh masih lemahnya permintaan domestik, masih rendahnya tingkat penggunaan kapasitas, dan minimnya tekanan harga dari kelompok barang-barang yang diatur Pemerintah (administered price). Dengan perkembangan tersebut, prakiraan inflasi untuk triwulan II-2009 diperkirakan mencapai 4,3-4,6%, dan pada tahun 2009 akan berada pada kisaran bawah proyeksi 5%-7%.
Dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan tersebut di atas, Rapat Dewan
Gubernur Bank Indonesia pada 3 Juni 2009 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25
bps, dari 7,25% menjadi 7,00 %. Keputusan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya menjaga gairah pada pertumbuhan ekonomi domestik dengan tetap menjaga kestabilan harga serta sistem keuangan dalam jangka menengah.
Ke depan, Bank Indonesia akan senantiasa mencermati berbagai perkembangan perekonomian global maupun domestik dan memperhitungkan dengan seksama dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan. Bank Indonesia juga akan tetap melanjutkan kebijakan yang mendukung perbaikan ekonomi melalui stimulus moneter apabila ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter masih tetap terbuka, secara khusus apabila tekanan inflasi terus menurun.
 KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Krisis keuangan global yang bermula dari AS telah memaksa pemerintah di hampir seluruh negara untuk mengambil tindakan diskresi berupa kebijakan fiskal yangcounter cycl ical. Dalam pidatonya dalam penyampain Nota Keuangan dan RAPBN 2010 tanggal 3 Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak krisis melalui kebijakan fiskal yangcounter cyclica l sebagai kelanjutan program stimulus fiscal yang digulirkan sebelumnya. 7
Dalam literatur standar ekonomi, kebijakancounter cyclica l didefinisikan sebagai kebijakan pro-aktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, bisa berupa booming maupun resesi. Dalam kondisi booming, pemerintah perlu turun tangan untuk mengerem aktifitas ekonomi agar tidak terjerumus pada ekonomi kepanasan (overheating) yang akan berdampak pada naiknya laju inflasi. Hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal ataupun kombinasi dari keduanya. Melalui kebijakan moneter,overheating
economy bisa diatasi dengan cara memperketat jumlah uang beredar melaui misalnya kenaikan.
suku bunga. Pemerintah, pada sisi lain juga bisa menggunakan instrumen kebijakan fiskal dimana dampaknya bisa lebih bersifat langsung dengan cara menurunkan belanja negara atau menaikkan pajak.
 EFEKTIFITAS KEBIJAKAN MONETER
Yang dimaksud dengan efektifitas kebijakan moneter adalah, sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah (apapun bentuknya), memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat, dalam arti :
a. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. dapat meningkatkan kesempatan kerja
d. dapat meningkatkan penerimaan devisa negara
e. serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya
Teori yang membicarakan mengenai efektifitas kebijakan moneter ini diantaranya adalah :
a. Teori Natural Rate Hypothesis, yang percaya bahwa kebijakan hanya akan efektif dan memberi dampak dalam jangka pendek saja, namun tidak akan efektif untuk jangka panjang

8
b. Teori Rational Expectation Hypothesis, yang percaya bahwa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, kebijakan moneter tidak akan efektif untuk memberi pemahaman yang lebih baik mengenai kedua teori tersebut, perhatikan contoh kasus berikut ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat, pemerintah akan menempuh kebijakan ekspansif (kebijakan moneter longgar).

3. Kebijakan Segi Penawaran
Merupakan kebijakan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan kerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.

Kebijakan segi penawaran lebih menekankan kepada:

a. meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja
b. meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya.

> KEBIJAKAN MONETER DALAM PEMBANGUNAN
Masalah dan cakupan dalam pembahasan makroekonomi dapat digolongkan atas empat kelompok besar, yaitu pertumbuhan ekonomi (growth), inflasi (inflation), pengangguran (unemployment) dan necara pembayaran (balance of payment). Untuk menangani persoalan-persoalan makroekonomi tersebut, misal ingin meningkatkan atau mengejar pertumbuhan ekonomi pada suatu tingkat tertentu, secara teoritis dapat didekati dengan dua cara, yaitu :
1. Demand management. Pendekatan ini dilakukan pada upaya pengendalian makroekonomi yang bertumpu pada pengelolaan permintaan agregat atau aggregate demand (AD), artinya demand management adalah kebijakan pengendalian makroekonomi yang utama. Ada dua kebijakan pokok dengan pendekatan ini yaitu kebijakan fiskal (fiscal policy) dan kebijakan moneter (monetary policy). Kebijakan fiskal biasanya eksekusinya lambat, karena untuk. 9 mengimplementasikannya harus melalui prosedur yang cukup panjang, misalnya perlu pembahasan (public hearing) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun demikian, dari segi efektivitas kebijakan ini lebih ampuh. Di sisi lain, kebijakan moneter, merupakan kebijakan yang dapat dieksekusi secara cepat atau dapat dilakukan seketika, karena kebijakan ini dimiliki oleh otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia. Namun, seringkali pengaruh kebijakan tersebut lambat dan tidak selalu seperti yang diharapkan dan biasanya sifatnya untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek atau sesaat saja.

2. Supply Management. Upaya pengendalian makroekonmi dengan pendekatan ini sampai saat ini masih sulit dilakukan, karena menyangkut teknologi yang sifatnya jangka panjang. Teori Keynes yang merupakan demand side dari makroekonomi masih mendominasi kebijakan yang dipegang pada sebagian besar negara. Apa yang terjadi dengan harga dan output (GNP) hanya mengikuti apa yang terjadi dengan permintaan agregat. Sehingga kebijakan-kebijakan makro harus diarahkan bagaimana mempengaruhi permintaan agregat agar pada tingkat yang sesuai dengan yang diinginkan. Menurut dasar logika ini, penawaran agregat (aggregat supply) dianggap seolah-olah sebagai sesuatu yang (paling tidak dalam jangka pendek) tidak dapat dipengaruhi secara langsung, tetapi hanya secara tidak langsung lewat permintaan agregat.

Pengaruh ekonomi makro “FISKAL DAN MONOTER” Terhadap perekonomian indonesia
Permasalahan perekonomian suatu negara sangat beraneka ragam diantaranya laju inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dll. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah dapat melakukan kebijakan, sebagai berikut.
1.Kebijakan Fiskal.
Kebijakan fiskal pada prinsipnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dan pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dan luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
2. Kebijakan Moneter
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.
Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat krisis untuk merespons anjloknya nilai rupiah adalah sebagai berikut (Marie M, 2004).
a)Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN) dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran yang tidak mendesak.
b)Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi ekspansi kredit perbankan dan menarik uang yang beredar dan sistim perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia.

c)Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar mengkhawatirkan.
d) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta mengurangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.

11
KEBIJAKAN EKONOMI FISKAL
Adalah kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui penyusunan “anggaran” pemerintah (APBN di Indonesia).
Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran “anggaran”;
1.Belanja barang dan jasa (G),
2.Gaji pegawai (W),
3.Transfer payment/subsisi (Tr).
Sedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, yaitu:
1.Penerimaan pajak (Tx),
2.Kredit likuiditas bank sentral (U),
3.Pinjaman/obligasi dalam negeri (B),
4.Pinjaman/hutang luar negeri (F)
Masing-masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian.
“anggaran”pemerintah
Pengeluaran total “anggaran” (APBN di Indonesia) selalu sama dengan penerimaan totalnya. Dalam pengertian akuntansi ini “Anggaran” selalu seimbang (anggaran berimbang). Dalam pengertian ekonomi “anggaran” bisa defisit, surplus atau berimbang.
Ada tiga pengertian yang berbeda mengenai arti defisit, surplus dan “anggaran” berimbang.
1.Penerimaan pajak (Tx) dapat menutup seluruh pengeluaran (G + W + Tr), apabila G + W + Tr > Tx maka “anggaran” defisit dan bila G + W + Tr < Tx maka “anggaran” surplus selanjutnya G + W + Tr = Tx maka “anggaran” berimbang. 2.Defisit “anggaran” apabila G + W + Tr > Tx + B, surplus “anggaran” apabila G + W + R < T + B dan berimbang bila G + W + R = T + B 12. 3.“Anggaran” defisit bilamana U > 0, “anggaran” surplus bila U < 0 dan berimbang bila U = 0. pada pengertian ini menunjukkan ada tidaknya pencetakan uang baru untuk membiayai “Anggaran”. Pengaruh struktur “anggaran” terhadap perekonomian Pengaruh dan perubahan masing-masing pos terhadap perekonomian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu; 1.“Pengaruh putaran pertama: pengaruh awal dari kebijakan tersebut terhadap permintaan agregat.” (Z) 2.“Pengaruh putaran akhir: pengaruh dari kebijakan tersebut apabila kita menelusurinya sampai perekonomian mencapai keseimbangan umum yang baru. “pengaruh putaran pertama” Pada “putaran pertama” setiap rupiah perubahan G akan mengubah Z sebesar 1/(1 – MPC) rupiah dan setiap rupiah perubahan W dan R akan mengubah Z sebesar MPC/(1 – MPC) rupiah. Karena MPC < 1, maka pengaruh putaran pertama setiap rupiah ∆G adalah lebih besar daripada setiap rupiah ∆W atau ∆R. Pada “putaran pertama” setiap rupiah ∆T mengubah Z sebesar – MPC (1 – MPC) rupiah.Pajak dapat dianggap sebagai transfer payments negatif. Pos-pos lain pada sisi penerimaan mempunyai pengaruh utama pada pasar uang dan melalui ini akan berpengaruh terhadap permintaan agregat (Z). Kredit dari bank sentral mempunyai pengaruh yang inflasioner: + ∆U - ∆H + ∆Ms - ∆i + ∆I + ∆Z. Obligasi dari masyarakat dalam negeri mempunyai pengaruh yang deflasioner: + ∆B - ∆H - ∆Ms + ∆i -∆Z. 13  Obligasi luar negeri mempunyai dua pengaruh, keduanya bersifat deflasioner: + ∆F - ∆H - ∆Ms + ∆i - ∆I - ∆Z dan pengaruh kedua secara langsung yang menurunkan Z karena adanya aliran barang dari luar negeri memenuhi sebagian dari permintaan dalam negeri tersebut. Pengaruh akhir Setiap rupiah perubahan dari Z pada putaran pertama (yang disebabkan oleh perubahan pos “anggaran” manapun) akan mempunyai pengaruh akhir yang sama terhadap perekonomian, karena akan melewati proses keseimbangan umum yang sama. Jadi pengaruh akhir dari setiap rupiah perubahan masing-masing pos “anggaran” berbeda satu sama lain karena perbedaan “pengaruh putaran pertama”nya terhadap Z. Pengaruh Netto dari suatu kombinasi dari perubahan pos-pos “anggaran” bisa diperkirakan dengan jalan menjumlah pengaruh dari masing-masing pos. Seperti halnya dengan kebijakan moneter, ada kemungkinan bahwa suatu kebijakan fiskal mempunyai pengaruh langsung penawaran agregat (yaitu, menggeser kurva penawaran agregat). Pengaruh “sisi penawaran” (supply side. 14 KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan makalah yang berjudul “PENGARUH KEBIJAKSANAAN EKONOMI MAKRO FISKAL DAN MONETER TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA” ini, bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan dampak dari kebijaksanaan ekonomi “fiscal dan moneter”terhadap masyarat Indonesia. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, itu dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari Bapak dosen mata kuliah Ekonomi makro, serta berbagai bantuan dari berbagai pihak, akhirnya pembuatan makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis berharap dengan penulisan makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya serta semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi dan mengembangkan dan meningkatkan prestasi di masa yang akan datang. Makassar 11 juli 2011 penulis I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Umumnya negara sedang berkembang lebih memilih hubungan ekonomi terbuka, yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari negara-negara lain. Secara teoretis, jika pengelolaan baik dan transparan, kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Kebijakan Ekonomi Internasional hubungannya dengan Ekonomi nasional kaitannya dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia terdiri atas kebijakan promosi ekspor, kebijakan substitusi impor, . Serta kaitannya dengan Makro dan Mikro Ekonomi yang mempengaruhi kebijakan Ekonomi Indonesia. B.Rumusan Masalah 1.Menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan ekonomi makro. 2.Menjelaskan tentang kebijakan moneter 3.Menjelaskan tentang Kebijakan Ekonomi Indonesia dan kebijakan dalam pembangunan 4.Menjelaskan tentang perbedaan antara ekonomi Mikro dan Makro 5.Menjelaskan tentang kebijakan fiscal ekonomi Makro 6.menjelaskan tentang perbedaan pengaurh kebijakan ekonomi makro fiscal dan moneter. C.Tujuan Penulisan Untuk mengetahui tentang hubungan antara Ekonomi Internasional dan Ekonomi nasional dalam kaitannya dengan kebijakan Ekonomi. Makalah ini juga bisa menjadi referensi dalam penulisan Makalah selanjutnya. II D.Penutup -kesimpulan : dalam pengaruh kebijakan ekonomi makro terhadap Permasalahan perekonomian suatu negara sangat beraneka ragam diantaranya laju inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dll. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah dapat melakukan kebijakan.diantara lain yaitu : kebijakan fiscal,kebijakan moneter,kebijakan dalam pembangunan,dll..